JAKARTA-GEMURUHNEWS.COM, Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum Jambi–Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid V di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, menuntut lembaga antirasuah tersebut mengusut tuntas dugaan pemotongan insentif BPJS rawat inap sebesar 20 ℅ di puskesmas Tabir Ulu Kabupaten Merangin, Jambi (07/01/26)
Dalam orasinya, korlap menyebut adanya indikasi pemotongan insentif BPJS rawat inap sebesar 20 persen per bulan di Puskesmas Tabir Ulu. Mereka juga menduga praktik serupa terjadi di puskesmas lain di wilayah Kabupaten Merangin. para mahasiswa meminta KPK melakukan penyelidikan menyeluruh.
Koordinator aksi, wahyu Ilahi, menyatakan bahwa pihaknya menuntut transparansi dan penegakan hukum atas dugaan penyimpangan tersebut. Mereka menilai persoalan ini telah merugikan tenaga kesehatan dan berpotensi merugikan negara.
Kedatangan kami ke KPK RI hari ini jelas menyampaikan persoalan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten merangin, ujar wahyu
Kami mendesak KPK RI untuk segera melakukan tindakan dalam kasus ini jelas ini merugikan keuangan negara bayangkan saja ada puluhan puskesmas yang ada di kabupaten merangin yang terbukti hari ini puskesmas tabir ulu tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di puskesmas lainnya,
pemotongan 20% tersebut jumlahnya tidak sama kami sudah memiliki beberapa bukti transfer pengembalian dana tersebut yang masuk langsung ke Rekening Bank Jambi kapus tabir ulu, tambah wahyu
Dalam pernyataannya, massa aksi mengajukan lima tuntutan utama:
Mendesak KPK RI melakukan penyelidikan, penyidikan, dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Merangin, Jambi, terkait dugaan pemotongan insentif BPJS rawat inap sebesar 20 persen per bulan.
Menyampaikan dugaan adanya pemotongan insentif BPJS rawat inap 20 persen di Puskesmas Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, serta menduga praktik itu juga terjadi di puskesmas lainnya.
Mendesak KPK RI memanggil dan memeriksa Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Dr. Sony, yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB), karena diduga menerima aliran dana dari pemotongan insentif tersebut.
Massa menegaskan bahwa dugaan ini perlu diuji melalui proses hukum.
Massa juga menyinggung bahwa Plt Kadinkes (Dr. Sony) sebelumnya disebut-sebut terkait dugaan korupsi fee 5 persen dana BOK tahun 2022. Mereka meminta KPK serius menelusuri seluruh dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
Meminta KPK memanggil dan memeriksa Bupati Merangin, M. Syukur, sebagai pemangku kebijakan, untuk menelusuri aliran dana terkait dugaan pemotongan insentif BPJS rawat inap yang oleh massa dinilai berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Para demonstran menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga KPK memberikan respons resmi terhadap laporan dan tuntutan mereka.
Perlu kami katakan kami akan terus menyuarakan persoalan ini sampai pihak berwajib bertidak, saat ini kami melakukan upaya pengumpulan bukti lengkap untuk nantinya akan kami serahkan ke Kejaksaan agung.
Hari ini kami juga menyerahkan bukti Transfer yang masuk ke rekening Kapus tabir ulu atas nama Erni Yusnita dan juga ke re Rosni, kami mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan terkait dana yang masuk ke Rekening 2 orang tersebu, tutup wahyu.(tim)
