LATEST NEWS

Tanjung Pinang

Rabu, 15 November 2017 17:12:58 WIB

Jadikan RDM Ajang Mendongkrak Ekonomi Kepri
Jadikan RDM Ajang Mendongkrak Ekonomi Kepri

TjPinang - Gubernur Kepri Nurdin Basirun berharap kegiatan Regional Diplomatic Meeting (RDM) 2017 di Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepri menjadi momen untuk mendongkrak perekonomian di Kepri. Harapan yang disampaikan Nurdin itu saat menjamu makan siang para undangan ...Selanjutnya

Rabu, 15 November 2017 13:04:22 WIB

Parkir Sistem Karcis Diterapkan Hari Ini di Tanjungpinang
Parkir Sistem Karcis Diterapkan Hari Ini di Tanjungpinang

Tanjungpinang - Sistem karcis untuk kawasan Tepilaut ditetapkan secara resmi pada 1 Maret 2016. Sementara penerapan sistem karcis secara menyeluruh se-Kota Tanjungpinang diberlakukan 15 Maret 2016 mendatang.


Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Tanjungpinang, ...Selanjutnya

Selasa, 15 November 2017 20:57:15 WIB

DPRD Kepri Bentuk Pansus FTZ Batam
DPRD Kepri Bentuk Pansus FTZ Batam

Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Badan Pengusahaan Kawasan Free Trade Zone (BPK FTZ) Batam.Pansus ini sengaja dibentuk guna menuntut penyelesaian pengelolaan FTZ Batam secara menyeluruh ke pemerintah ...Selanjutnya

Selasa, 15 November 2017 21:01:18 WIB

Seluruh Fraksi di DPRD Setuju Pembahasan 3 Ranperda Kepri
Seluruh Fraksi di DPRD Setuju Pembahasan 3 Ranperda Kepri

Tanjungpinang - Wakil Gunbernur Kepri, Nurdin Basirun hadir, pelaksanaan sidang Paripurna pandangan masing-masing Fraksi terhadap Ranperda Kearsipan Kepri, Perobahaan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Dana Bergulir dan Ranperda Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepri langsung ...Selanjutnya

Sabtu, 15 November 2017 09:26:58 WIB

Sani Minta FTZ Tidak Dihapus
Sani Minta FTZ Tidak Dihapus

TjPinang - Gubernur Kepulauan Riau H Muhammad Sani meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak merubah status Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).


Pasalnya, terkait masalah tumpang tindih kewenangan status Badan Pengusahaan (BP) ...Selanjutnya