LATEST NEWS

Special

HNSI Laporkan Jefri Ke Aparat Penegak Hukum

Rabu, 24 September 2014 06:37:47 WIB

HNSI Laporkan Jefri Ke Aparat Penegak Hukum
Photo :

Selain itu menurut sudirman nelayan-nelayan atau pelaut pelaut lokal semakin kehilangan kesempatan untuk dapat bekerja atau menangkap ikan dengan kapal –kapal besar di wilayah indonesia sendiri, fakta di lapangan kapal-kapal di indoensia menggunakan bendera asing setidaknya mulai terlihat saat kapal patroli mabes polri menangkap 3 kapal eks thailand di perairan natuna, kepulaan riau pertengahan januari 2010 ketiga kapa yang ditngakap tersebut adalah km Jala komora 803 km mutiara mina dan km jala komira 89, ketiga kapal itu ditangkap karena diduga melanggar diluar penangkapan.

Nahkoda ketiga kapal itu berasal dari Thailand, yaitu Piyakom Chantapazu, Nipon Wongchai, dan Atit  sinpaksa. Dari Jumlah Abk sebnyak 30 orang, hanya tiga orang bersala dari indonesia, sisanya berasal dari Thailand.

Setidaknya puluhan eks thailand yang berbendera indoensia itu berpangkalan di pelabuhan perikanan (fishing port) Barelang,  Pulau Nipah, Pulau kecil di sekitar Pulau Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepri. Perairan di kawasan itu cukup strategis sebagai pangkalan kapal-kapal eks thailand yang akan beroperasi di Laut China Selatan.

Kejaksaan dan Kepolisan harus menindak tegas.

Perusahaan milik jepri ini masih menurut sudirman diduga telah menggelapkan pajak dan serta melanggar undang-undang tenaga kerja asing (TKA) yang memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa dokumen (Sesuai undang-undang 13 tahun 2000 dan Permen no 07 tahun 2006) kapal yang menggunakan jariing pukat ikan serta memperkerjakan nelayan asing ini hanya berkedok bekerja sama dengan PT mandraguna gema sejati ( PT MGGS) perushaan pelabuhan perikanan barelang yang berkedok Upi pada pemberitaan koran berani sebelumnya dimana PT MGGS itu bekerjasama dengan 10 penangkap ikan yang berasal dari beberada daerah termasuk jakarta.

“kerjasama penangkana ikan yang terkumpul di pelabuhan perikanan”. Kita harpkan kejaksaan dan kepolisian (Dirkrimsus agar segera menindaklanjuti aapa yang terjadi di kawasan pelabahan UPI dan MGGS yang telah memperkerjakan nelayan asing tanpa ada dokumen). Undang undang no 6 tahun 2011 dan pp nomor 31 tahun 2013 dan diduga juga melanggar aturan-aturan dan penggelapan pajak retribusi dan Dana DPKK yang dikutip dari setiap tenaga kerja asing sejumlah USD1200 dollar sesuai undang-undang tahun 2013 pasal 22 ayat 1 setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, pungkasnya.