LATEST NEWS

Politik

KPU Diminta Hemat Anggaran Verifikasi Parpol

Senin, 20 Maret 2017 16:17:44 WIB

KPU Diminta Hemat Anggaran Verifikasi Parpol
Photo : Ilustrasi KPU

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menganggarkan dana hingga Rp 452 miliar untuk kegiatan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019. Angka tersebut, melonjak lebih dari 100 persen jika dibandingkan dengan anggaran verifikasi parpol di 2012 sebesar Rp 224 miliar.

Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan, mengatakan, postur dan nomenklatur anggaran untuk verifikasi itu pastinya ada dan dialokasikan. Namun, lanjut dia, besaran biaya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan riil penyelenggaran Pemilu dan katakteristik pekerjaan di setiap tahapan.

"Saya kita itu butuh pencermatan. Kami berharap jumlah Rp 452 miliar tersebut dikeluarkam dengan dasar dan alasan yang dapat diterima, baik dari aspek teknis dan adminsistrasi hukum," ujar Arteria di Jakarta, Senin (20/3).

Arteria menyebutkan, ada sejumlah aspek yang menjadi ruang lingkup verifikasi parpol. Pertama, seberapa jauh amanat Undang-undang (UU) untuk mengatur lingkup dan persyaratan parpol peserta pemilu. Aspek kedua adalah kemampuan keuangan. Aspek ini sangat penting mengingat rencana anggaran yang diajukan harus mampu dan memuat mitigasi resiko manakala terjadi pemotongan anggaran.

"Ini kan harus kita hitung jangan sampai nanti ada tahapan verifikasi yang terlewati hanya karena anggarannya kurang," ucapnya.

Aspek ketiga adalah efisiensi. Kalau dilihat dari uraian kegiatan pada tahapan verifikasi yang meliputi penyususnan regulasi, sosialisasi, sistem dan metoda yang dipaka, Arteria berpandangan anggaran tersebut masih bisa dibuat lebih efisisen lagi.

Arteria mencontohkan, dapat dilakukan penghematam pada pos penyusunan regulasi, pos sosialisasi, pos sistem dan metoda veeifikasi. Hal itu mengingat verifikasi yang dilakukan tidak mengalami perbedaan, apalagi mayoritas parpol sudah berpengalaman.

"Jadi kalaupun ada penambahan anggaran dibanding tahun 2012 silam semata hanya karena ada penambahan jumlah parpol. Untuk pos yang lain sejatinya mutlak harus dapat dilakukan penghematan," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta KPU tidak tergesa-gesa bergerak karena ada baiknya untuk menunggu selesainya pembahasan RUU Pemilu. Sehingga, lanjut dia, tidak hanya nomenklatur dan besarannya yang jelas, acuan per kegiatan, serta target capainnya pun harus jelas.

"Prinsipnya saya tidak mau terburu-buru untuk katakan Rp 452 miliar itu suatu jumlah yang besar atau sedikit. Tapi kita lihat dulu potret pekerjaaan verifikasi yang diamanatkan oleh UU Pemilu itu seperti apa. Kalau masih seperti yang dulu ya jumlahnya masih perlu dipangkas,” jelasnya.

Arteria juga meminta Menteri Keuangan (Menkeu) mencermati kebutuhan anggaran yang diajukan KPU, agar anggaran tersebut tepat sasaran.