LATEST NEWS

Politik

Diduga terkait Politik, Petahana Diminta Setop Mutasi Pejabat

Rabu, 28 Maret 2018 12:04:06 WIB

Diduga terkait Politik, Petahana Diminta Setop Mutasi Pejabat
Photo : Wiranto.

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta agar mutasi pejabat di daerah dihentikan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Sebab, menurut Wiranto akhir-akhir ini marak calon kepala daerah petahana melakukan mutasi pejabat.

Wiranto mengatakan, sejumlah mutasi pejabat yang dilakukan menjelang pemungutan suara tersebut terindikasi terkait dengan kepentingan politik.

"Memang tadi enam bulan sebelum pelaksanaan pencoblosan memang harus berhenti," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (27/3).

Wiranto mengatakan mutasi pejabat daerah tersebut harus dihentikan jika melihat potensi resiko yang dihadapi. Jika tidak dihentikan, kata Wiranto, mutasi pejabat akan menimbulkan masalah administrasi bagi petahana di sisa waktu kepemimpinannya.

"Resikonya bagi incumbent misalnya pada masa itu masih mutasi-mutasi, itu tentu ada resiko adminstrasi yang harus dia ambil, kan begitu kan," tutur Wiranto tanpa menjelaskan rinci resiko apa yang dia maksud.

Lebih lanjut, Wiranto juga menginstruksikan kepada kepala daerah yang masih belum mencairkan dana pemilu untuk segera mengucurkannya demi kelancaran pesta demokrasi. Karena jika dana pemilu tidak segera dicairkan akan menganggu tahapan pelaksanaan pilkada yang sudah berjalan.

"Segera kita instruksikan melaksanakan kegiatan pencairan dana itu," ujar Wiranto.

Waspadai Serangan Siber

Wiranto juga melihat permasalahan lain menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara pada 27 Juni 2018 mendatang. Ia meminta para penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu agar mewaspadai serangan siber terhadap data-data yang dimiliki, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak dan juga Pemilu 2019.

"Mewaspadai cyber attacks terhadap KPU dan Bawaslu," kata Wiranto.

Wiranto menilai pencegahan serangan siber terhadap data-data pemilu yang dimiliki KPU dan Bawaslu perlu dilakukan guna menghindari penyalahgunaan data pemilu.

"Karena cyber attacks itu tidak bisa kami duga datanya ke mana aja," ujarnya.

Wiranto pun mengatakan, saat ini telah dilakukan berbagai upaya untuk bisa melindungi data-data milik KPU dan Bawaslu agar tidak disalahgunakan.

Selain itu, Wiranto menyampaikan perlu ada persiapan pengamanan di kantor KPU dan Bawaslu. Tujuannya untuk mengantisipasi pengerahan massa

Karenanya, ia meminta aparat keamanan untuk menurunkan personelnya guna mengamankan kantor-kantor para penyelenggara pemilu tersebut.

"Ini minta supaya diantisipasi dan kita akan meminta aparat keamanan," ucap Wiranto.