LATEST NEWS

Politik

Bawaslu Temukan 425 Isu Netralitas Aparat di 14 Provinsi

Selasa, 13 Maret 2018 13:00:20 WIB

Bawaslu Temukan 425 Isu Netralitas Aparat di 14 Provinsi
Photo : Anggota Bawaslu

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 425 kasus dugaan keterlibatan pihak Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemenangan Pilkada serentak 2018.  "Kita mencatat ada 425 kasus pelibatan pihak-pihak yang seharusnya netral dan dilarang terlibat di Pilkada Serentak 2018," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (12/3). 

Diketahui, ASN dan TNI/Polri, sesuai perundangannya masing-masing, wajib menjaga netralitas dan dilarang terlibat pada pelaksanaan pemiku sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Afifudin menambahkan bahwa dugaan pelanggaran itu terjadi di 14 provinsi dan 76 kabupaten/kota. 

Rinciannya, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 85 pelanggaran; Jawa Barat sebanyak 163 dugaan kasus di 14 kabupaten/kota; Banten dengan 11 pelanggaran di dua kota/kabupaten. 

Selain itu, Sumatera Utara memiliki satu dugaan pelanggaran di Padang Lawas Utara; Kalimantan Barat dengan tiga kasus di dua kabupaten; Jawa Tengah di sembilan kabupaten/kota dengan 22 pelanggaran; Sulawesi Utara dengan 15 pelanggaran di empat kabupaten. 

Sementara itu, Sulawesi Tengah menyumbang 2 kasus di Donggala; Sulawesi Tenggara memiliki 30 dugaan pelanggaran di enam kabupaten; Sulawesi Selatan dengan 16 pelanggaran di lima kabupaten; Maluku dengan satu kasus dugaan pelanggaran; dan Maluku Utara di lima kabupaten/kota dengan 18 kasus. 

Deretan kasus pelanggaran ASN dan TNI/Polri pada masa kampanye tersebut menjadi tugas bagi Bawaslu untuk terus berupaya melakukan pengawasan yang lebih melekat. 

Hal tersebut agar menjamin ASN dan TNI/Polri tetap netral dam menjalankan tugas sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam peraturan. 

"Kita akan melakukan pengawasan langsung dengan pertemuan tatap muka dan dialog dengan para calon kepala daerah," pungkasnya. (arh)