LATEST NEWS

Politik

Pemerintah Emoh Campuri Hukum

Jumat, 10 November 2017 14:39:31 WIB

Pemerintah Emoh Campuri Hukum
Photo : Menko Polhukam Wiranto

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan pemerintah tidak akan ikut campur menyangkut kewenangan Polri menyidik dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

"Pemerintah tidak mau mencampuri karena menyangkut kewenangan penegak hukum," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Wiranto berharap penyidikan yang dipimpin Badan Reserse Kriminal Polri itu tak memicu kegaduhan politik.

"Semuanya kan bisa diselesaikan dengan cara-cara tertentu yang masuk ke koridor hukum. Mau pilkada serentak, ayo jaga ketenangan dan kenyamanan masyarakat," tandasnya.

Polri mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/ 2017/Dittipidum yang diserahkan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo.

SPDP yang dikeluarkan pada 7 November dan ditandatangani Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Rudolf Nahak itu berkaitan dengan dugaan pembuatan surat palsu atau penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Agus dan Saut.

SPDP yang dikeluarkan Polri pada 7 November itu bermula dari laporan Sandy Kurniawan, advokat dari firma hukum Yunadi & Associates, pada 9 Oktober lalu.

Laporan itu didasari surat permohonan pencegahan untuk Ketua DPR Setya Novanto.

SPDP itu keluar setelah beredar surat perintah penyidikan untuk tersangka Novanto pada Senin (6/11).

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta penyidik cermat dan tegas dalam menyidik kasus tersebut.

Dia menegaskan Agus dan Saut masih berstatus saksi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan di negara hukum, semua pihak harus bersedia untuk ditanya, dikoreksi, dan juga memberikan jawaban.(MI)