LATEST NEWS

Politik

Selasa, 23 Januari 2018 14:10:55 WIB

Di Rapim TNI/Polri, Jokowi Sebut Masyarakat Semakin Dewasa dalam Berpolitik
Di Rapim TNI/Polri, Jokowi Sebut Masyarakat Semakin Dewasa dalam Berpolitik

Jakarta - Presiden Joko Widodo, Selasa (23/1/2018) pagi, memberikan pengarahan kepada 359 perwira tinggi TNI dan Polri dalam acara Rapim TNI/Polri 2018 di Gedung Gatot Subroto, Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam pidatonya, Presiden ...Selanjutnya

Senin, 23 Januari 2018 10:44:39 WIB

Pergantian Panglima TNI Momentum Tingkatkan Profesionalisme TNI
Pergantian Panglima TNI Momentum Tingkatkan Profesionalisme TNI

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat ini akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo diminta untuk segera melakukan pergantian pucuk pimpinan TNI. Panglima TNI yang baru nanti diharapkan ...Selanjutnya

Jumat, 23 Januari 2018 14:39:31 WIB

Pemerintah Emoh Campuri Hukum
Pemerintah Emoh Campuri Hukum

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan pemerintah tidak akan ikut campur menyangkut kewenangan Polri menyidik dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.


"Pemerintah tidak mau mencampuri karena menyangkut ...Selanjutnya

Senin, 23 Januari 2018 15:09:00 WIB

Ketentuan Verifikasi Parpol dalam UU Pemilu Dinilai Janggal
Ketentuan Verifikasi Parpol dalam UU Pemilu Dinilai Janggal

Jakarta - DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutus gugatan uji materi pasal verifikasi partai politik dalam Undang Undang Pemilu, sebelum proses verifikasi faktual partai politik berjalan. Desakan itu semakin kuat ...Selanjutnya

Minggu, 23 Januari 2018 00:36:19 WIB

Penghapusan Penyadapan KPK Dinilai yang Paling Diinginkan Koruptor
Penghapusan Penyadapan KPK Dinilai yang Paling Diinginkan Koruptor

Jakarta  - Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai penghapusan kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) adalah hal yang paling diinginkan koruptor. Tak heran jika salah satu kewenangan khusus KPK tersebut selalu menjadi pembahasan di DPR. ...Selanjutnya