LATEST NEWS

Politik

Senin, 20 November 2017 17:55:51 WIB

JK: Pancasila Saja Tak Cukup Atasi Perpecahan Bangsa
JK: Pancasila Saja Tak Cukup Atasi Perpecahan Bangsa

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa mengimplementasikan Pancasila saja tidak cukup menyelesaikan masalah perpecahan di masyarakat. Sebab, menurutnya, sejarah membuktikan bahwa persoalan horizontal selalu diawali dengan masalah ekonomi.


Ia mencontohkan jatuhnya ...Selanjutnya

Senin, 20 November 2017 12:24:00 WIB

Penggabungan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dalam 1 Tahun Dinilai Tidak Efektif
Penggabungan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dalam 1 Tahun Dinilai Tidak Efektif

Jakarta – Salah satu poin yang tertera dalam Undang-undang Pilkada baru adalah penetapan mengenai waktu pemungutan suara agar serentak secara nasional untuk pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilih presiden.


Dalam UU Pilkada sebelumnya ditetapkan ...Selanjutnya

Minggu, 20 November 2017 00:56:12 WIB

DPR: Pangkas PNS, Jangan Sampai jadi Pengangguran
DPR: Pangkas PNS, Jangan Sampai jadi Pengangguran

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengingatkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi untuk berhati-hati dengan rencana rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia.


"Jangan gegabah. Kita menyetujui semua langkah ...Selanjutnya

Jumat, 20 November 2017 17:38:38 WIB

Wapres Bantah Rencana Pemerintah Pangkas 1 Juta PNS
Wapres Bantah Rencana Pemerintah Pangkas 1 Juta PNS

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana kabar yang beredar dan menjadi perbincangan ...Selanjutnya

Kamis, 20 November 2017 11:07:46 WIB

Tim Perumus: RUU Pilkada Bukan untuk Jegal Calon Independen
Tim Perumus: RUU Pilkada Bukan untuk Jegal Calon Independen

Jakarta - Aturan soal pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai telah disempurnakan melalui proses revisi UU nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pilkada). Khususnya terhadap calon kepala daerah dari jalur independen, kepastian hukum ...Selanjutnya