LATEST NEWS

Politik

Senin, 20 November 2017 17:55:51 WIB

JK: Pancasila Saja Tak Cukup Atasi Perpecahan Bangsa
JK: Pancasila Saja Tak Cukup Atasi Perpecahan Bangsa

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa mengimplementasikan Pancasila saja tidak cukup menyelesaikan masalah perpecahan di masyarakat. Sebab, menurutnya, sejarah membuktikan bahwa persoalan horizontal selalu diawali dengan masalah ekonomi.


Ia mencontohkan jatuhnya ...Selanjutnya

Selasa, 20 November 2017 11:04:49 WIB

Presiden Dijadwalkan Pimpin Ratas RUU Penyelenggaraan Pemilu
Presiden Dijadwalkan Pimpin Ratas RUU Penyelenggaraan Pemilu

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin rapat terbatas (ratas) dengan topik Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Ppemilu). Ratas dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/9).


Menteri Dalam ...Selanjutnya

Minggu, 20 November 2017 12:02:51 WIB

Presiden Akan Takbiran Bersama Warga di Masjid Al Bantani, Banten
Presiden Akan Takbiran Bersama Warga di Masjid Al Bantani, Banten

Lebak, Banten - Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kerja ke Provinsi Banten pada Minggu untuk meninjau sejumlah fasilitas kesehatan bagi masyarakat di beberapa kabupaten.


Menurut agenda Sekretariat Kepresidenan pada Minggu, Presiden bersama Ibu Negara Iriana ...Selanjutnya

Jumat, 20 November 2017 15:45:21 WIB

Demokrat Dukung Upaya Timsel KPU dan Bawaslu Jemput Bola
Demokrat Dukung Upaya Timsel KPU dan Bawaslu Jemput Bola

Jakarta - Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara dan pengawas pemilu. Selain itu, upaya jemput bola atau mengajak ...Selanjutnya

Kamis, 20 November 2017 14:06:06 WIB

Ilustrasi Pilkada Serentak 2017 KTP Elektronik Upaya Kemdagri Cegah Pemilih Ganda
Ilustrasi Pilkada Serentak 2017 KTP Elektronik Upaya Kemdagri Cegah Pemilih Ganda

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berupaya mencegah pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Karena itulah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah diwajibkan menggunakan data perekaman kartu tanda penduduk (KTP) ...Selanjutnya