LATEST NEWS

Politik

Selasa, 20 Februari 2018 14:22:50 WIB

Pemerintah Anggap Pilkada 2018 Tolok Ukur Kesuksesan Lalui Tahun Politik
Pemerintah Anggap Pilkada 2018 Tolok Ukur Kesuksesan Lalui Tahun Politik

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang akan berlangsung di 171 daerah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan, Pilkada Serentak 2018 menjadi salah ...Selanjutnya

Senin, 20 Februari 2018 23:59:16 WIB

Ketua PBNU: Jangan Kotori Ibadah dengan Kepentingan Politik
Ketua PBNU: Jangan Kotori Ibadah dengan Kepentingan Politik

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), KH Said Aqil Siraj menegaskan bahwa ibadah sangat sakral sehingga tidak boleh dikotori oleh kepentingan politik.


"Oleh karena itu, ibadah yang sangat sakral ini tidak boleh ...Selanjutnya

Jumat, 20 Februari 2018 12:20:28 WIB

Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih Diharap Jaga Integritas
Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih Diharap Jaga Integritas

Jakarta – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah disahkan Sidang Paripurna DPR. Sebanyak 7 komisioner KPU dan 5 anggota Bawaslu yang baru terpilih, diharapkan dapat menjaga integritas.


Populi Center ...Selanjutnya

Kamis, 20 Februari 2018 10:54:34 WIB

Melihat Sejarah Pembentukan, Peran dan Fungsi DPD
Melihat Sejarah Pembentukan, Peran dan Fungsi DPD

Jakarta - Pertikaian yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah menjadi sorotan publik. Dari sisi kelembagaan, DPD sebenarnya termasuk salah satu institusi baru yang lahir pada era reformasi. Bagaimana sejarah kelahiran lembaga tersebut?


Dilansir dari situs DPD.go.id, ...Selanjutnya

Selasa, 20 Februari 2018 11:52:25 WIB

Pimpinan DPD yang Baru Tak Bisa Dilantik?
Pimpinan DPD yang Baru Tak Bisa Dilantik?

Jakarta - Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah menyebut pimpinan DPD yang baru dipilih dini hari tadi tidak bisa dilantik. Karena menurutnya penetapan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung.


"Hasil ...Selanjutnya