LATEST NEWS

Politik

Senin, 20 November 2017 17:55:51 WIB

JK: Pancasila Saja Tak Cukup Atasi Perpecahan Bangsa
JK: Pancasila Saja Tak Cukup Atasi Perpecahan Bangsa

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa mengimplementasikan Pancasila saja tidak cukup menyelesaikan masalah perpecahan di masyarakat. Sebab, menurutnya, sejarah membuktikan bahwa persoalan horizontal selalu diawali dengan masalah ekonomi.


Ia mencontohkan jatuhnya ...Selanjutnya

Rabu, 20 November 2017 15:57:35 WIB

Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tetap Bertahap
Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tetap Bertahap

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih bakal berlangsung bertahap. Untuk paslon tanpa sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi ...Selanjutnya

Senin, 20 November 2017 11:04:59 WIB

Dukungan Golkar Malah Bisa Membuat Presiden Jokowi Kerepotan
Dukungan Golkar Malah Bisa Membuat Presiden Jokowi Kerepotan

Jakarta - Pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti menilai dukungan Partai Golkar terhadap pemerintah hanya lip service (manis di mulut) saja demi mendapatkan legalitas atas kepengurusan hasil Munas Bali. Jika diakomodasi oleh Presiden Joko ...Selanjutnya

Sabtu, 20 November 2017 11:11:04 WIB

Pasangan Terpilih Dilantik di Jakarta, Mendagri: Jangan Bawa Staf dan Ajudan
Pasangan Terpilih Dilantik di Jakarta, Mendagri: Jangan Bawa Staf dan Ajudan

Pekanbaru - Pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tingkat provinsi akan digelar di Jakarta. Pelantikan simbolis untuk bupati/wali kota juga demikian.

"Saya berusaha awal Februari khusus bagi daerah yang tak ada hasil ...Selanjutnya

Kamis, 20 November 2017 13:32:40 WIB

Pemerintah Siapkan Draf Revisi UU Pilkada
Pemerintah Siapkan Draf Revisi UU Pilkada

Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan draf revisi Undang-undang (UU) Nomor 8/2015 yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada). Revisi dinilai memang sepatutnya untuk dibahas dengan DPR dan diundangkan.

"Revisi UU Pilkada ini mendesak. Harus ...Selanjutnya