LATEST NEWS

Opini

Siapakah Wakil Gubernur Kepri?

Rabu, 01 November 2017 11:53:52 WIB

Siapakah Wakil Gubernur Kepri?
Photo :

gemuruhnews.com - Sepertilabirin. Ya, labirin yang rumit, berkelok berliku-liku, serta memiliki banyak jalan buntu. Itulah analogi sederhana kondisi yang dihadapi Gubernur Kepri bersama partai pengusungnya dalam menentukan kriteria satu nama calon pendampingnya, Kepri-2 (Wakil Gubernur Kepri).  Sampai-sampai menguat dugaan publik, H. Nurdin Basirun tak ingin punya wakil. Ia lebih senang berlama-lama sendirian memimpin Provinsi Kepri yang memiliki 2.408 pulau besar dan kecil. Benarkah demikian? 

Sama sekali tidak! Karena wilayah laut dan daratan Kepri terlalu luas untuk dipimpin seorang diri.

Bukan sekali saja, dalam beberapa kesempatan, Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun itu menegaskan, dirinya ingin segera memiliki seorang wakil. Sayangnya, memilih seorang Wakil Gubernur Kepri ternyata rumit, seperti terjebak dalam labirin yang penuh kelok dan jalan buntu. Walhasil, sampai hari ini, belum tampak jalan lapang terbentang. 

Sampai-sampai, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pekan lalu meminta Gubernur Kepri itu untuk kembali mengusulkan nama pengganti Agus Wibowo yang gugur karena tak kunjung memenuhi syarat. Bahkan, deadline waktu 2x7 hari kerja pun langsung dibebankan kepada sang Gubernur. Hasilnya? Masih remang-remang.

Bagaimana tidak remang-remang, jika partai pengusung masih belum bergerak ke arah yang sama, kriteria. Ya, kriteria calon Wakil Gubernur Kepri yang disepakati bersama dengan Gubernur Kepri sebagai user. Tarik ulur kepentingan politis yang berkelindan dengan ego partai, tampaknya masih terus membelenggu. Ya, membelenggu partai-partai pengusung SANUR (Sani-Nurdin) yang telah berjibaku memenangi kontestasi politik yang sengit. 

Dan sepertinya, partai pengusung dan Gubernur Kepri juga harus bersiap-siap menyiapkan nama pengganti Isdianto. Apa pasal? Sebab dalam salah satu pasal 14 peraturan DPRD tentang tata cara pemilihan Wakil Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021 itu disebutkan, "menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur".

Sebagai ASN, Isdianto tentu diangkat menggunakan SK (Surat Keputusan) dan diturunkan juga dengan menggunakan SK.  Tidak cukup hanya dengan surat pernyataan pengunduran diri saja. Jika syarat ini juga belum dipenuhi Isdianto, maka, adik mantan Gubernur Kepri H. Sani itu pun bakal terhempas juga.

Jika dulu mereka bisa duduk bersama dengan almarhum H. Muhammad Sani mengatur strategi dan kriteria nama meraih kekuasaan di Kepri, lalu mengapa sekarang partai pengusung itu sulit untuk menentukan satu nama? Hanya satu nama saja yang hanya bisa dilakukan jika sudah ada kriteria yang telah disepakati bersama. Tanpa kriteria itu, diskusi dan pembahasan apa pun tidak akan bergerak pada sosok yang disepakati bersama itu. 

Sebenarnya, apa sih kriteria Kepri-2 yang diharapkan Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun? Simpel saja, bisa bekerjasama dengan dirinya. Siapa saja itu. Syaratnya, telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan politik. Tidak bisa lagi partai pengusung harus berlama-lama ‘menggantung’ usulan satu nama itu. Rakyat Kepri sudah menanti, siapakah sosok Kepri-2 yang nantinya bakal membantu meringankan tugas-tugas sang Gubernur. Siapakah?

Saat ini, radar politik partai pengusung masih menyimpan tiga nama. Yaitu, ada nama anak kandung almarhum H. Muhammad Sani, Riny Fitrianti, mantan Walikota Padang, Fauzi Bahar dan mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam alumni ITB (InstitutTeknologi Bandung), Mustofa Widjaja. 

Riny Fitrianti, meskipun masih muda, telah mendapat dukungan politik dari Partai Nasdem. Jika ingin memanfaatkan isu kesamaan gender, maka hanya Riny-lah pilihan H. NurdinBasirun. Tak ada lagi. Tapi, apakah kursi Kepri 2 itu layak hanya untuk sekadar memuaskan para pejuang gender? Sementara tutuntan kriteria Kepri 2 begitu banyak. Biarlah partai pengusung dan ‘sang user’ yang menentukan. 

Kemudian, nama Fauzi Bahar. Mantan Walikota Padang Sumatera Barat itu memang memiliki historis dengan Provinsi Kepri, khususnya Tanjungpinang. Selain pernah berdinas di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel, istrinya pun juga berasal dari bumi Kepri. 

Dengan pengalaman 10 tahun menjadi orang nomor satu di Padang dan karir militer, rasanya sosok ini layak mendampingi H. Nurdin Basirun. Apalagi, Provinsi Kepri yang geografisnya 80 persen laut, sangat cocok dipimpin oleh kolaborasi antara H. Nurdin Basirun dengan latar belakang Kapten Pelaut. Dan Fauzi Bahar sebagai Letnan Kolonel (Purn) TNI Angkatan Laut. Tapi, dalam kacamata kalkulasi politik, apakah kolaborasi tersebut pas? Tidak juga. Karena kata kuncinya adalah, bisa bekerjasama dengan Gubernur Kepri, H. Nurdin Basirun. Apakah Fauzin Bahar bisa? Entahlah!

Selanjutnya, ada nama Mustofa Widjaja. Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam itu diusung oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PKB (Pertai Kebangkitan Bangsa). Mustofa Widjaja itu dikenal publik sebagai sosok yang memiliki akses kuat ke kalangan investor asing dan domestik. Terbukti, saat menjadi orang nomor satu BP Batam, Mustofa berhasil menarik investasi asing masuk dari berbagai negara. Selain itu, dia juga memiliki jaringan ke pemerintah pusat di Jakarta. 

 

Dengan track record-nya itu, nama Mustofa Widjaja bisa jadi bakal menarik dilirik Gubernur Kepri untuk menyelesaikan problem kemerosotan investasi di Kepri, khususnya Batam. Kombinasi Nurdin-Mustofa itu bisa jadi akan memperkuat akselerasi Kepri menarik arus investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Tapi, sekali lagi, pilihan tetap berada di tangan H. Nurdin Basirun dan partai pengusung. Bisa saja, nama Mustofa Widjaja ini tidak dilirik sama sekali. 

Lagi-lagi, rakyat Kepri tetap menanti, siapa sosok ideal Kepri-2 itu? Apalagi, dengan deadline waktu 2x7 hari kerja yang telah ditetapkan oleh DPRD Kepri, tak bisa terus dibiarkan berlalu begitu saja, kemudian diikuti dengan perpanjangan waktu. Karena langkah itu dapat memancing Ketua Panitia Pemilih (Panlih) Pilwagub DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengambil langkah tegas. Langkah politik yang sepertinya akan merugikan Nurdin Basirun. Meskipun, nama dan kriteria itu tidak sepenuhnya atas kewenangannya. 

Makanya, bahkan Menteri Dalam Negeri sekalipun, salah alamat jika mendesak Gubernur Kepri untuk segera memilih wakil. Karena yang menentukan semua calon itu adalah partai pengusung, bukan gubernur. Bukankah demikian?

Untuk itu, penulis berharap, partai pengusung dan Gubernur Kepri segera duduk bersama. Sambil minum kopi gayo khas Aceh yang nikmat, bahaslah kriteria calon Wakil Gubernur Kepri ideal. Setelah itu, baru pembahasan bergerak mengerucut pada nama-nama. Siapa saja itu. Yang penting, rakyat Kepri segera memiliki wakil gubernur. Suai? **(Teuku Jayadi Noer, Pemerhati Sosial dan Politik Kepri)