LATEST NEWS

Opini

Partai Politik, antara Apatis dan Percaya

Selasa, 18 Oktober 2016 11:18:56 WIB

Partai Politik, antara Apatis dan Percaya
Photo : Ilustrasi

Gemuruhews.com - Partai politik baru diperkirakan bakal hadir di Pemilu 2019. Meskipun muncul sejumlah ”wajah baru” di perpolitikan Indonesia, publik cenderung apatis merespons kehadiran parpol baru.

Kinerja parpol berikut perilaku elite politik selama ini masih menyisakan keengganan publik terhadap parpol.

Merujuk hasil pengumpulan opini yang diselenggarakan Kompas pekan lalu, sebagian besar publik menilai, jumlah ideal parpol di Indonesia seyogianya di bawah 10 parpol. Pada 2014, ada 12 parpol ikut pemilu nasional.

Kondisi ini membuat publik tak terlalu antusias dengan kemunculan parpol baru. Setidaknya, tiga dari empat responden menilai, kehadiran parpol baru saat ini tak diperlukan.

Parpol baru bukan jawaban atas kebutuhan akan sarana agregasi politik publik.

Pendapat publik itu antara lain dibangun oleh pemahaman umum terhadap parpol pada saat ini. Citra sifat feodalistik atau sentralistik masih melekat pada parpol.

Semua keputusan organisasi dilakukan pimpinan pusat, termasuk pemilihan wakil rakyat dan kepala daerah.

Sebanyak 76 persen responden jajak pendapat ini berpendapat, parpol hanya memperjuangkan kepentingan kelompok.

Parpol dipandang sebagai tempat bercokolnya para pemburu popularitas, pencari kehormatan secara sosial, dan pengejar harta secara ekonomi.

Tak bisa dipersalahkan jika publik memiliki pemahaman seperti itu. Pasalnya, kisah politisi yang berhasil masuk ke legislatif cenderung bertarung untuk kuasa dan uang dan yang tak beruntung akhirnya terjerat hukum kini kerap menjadi konsumsi publik.

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, 29 anggota DPR periode 1999-2004 terjerat kasus korupsi.

Pada DPR periode berikutnya, setidaknya 10 wakil rakyat di Senayan dipenjara karena kasus itu pula.

Periode 2009-2014, jumlah politisi yang terlibat kasus korupsi meningkat menjadi sekitar 74 orang.

Kondisi di atas turut membingkai keengganan sebagian publik untuk merespons positif segala sesuatu terkait parpol.

 

Sosok partai

Tak dapat dimungkiri, imaji parpol di Indonesia saat ini masih identik dengan tokoh senior partai. PDI Perjuangan identik dengan Megawati Soekarnoputri.

Partai Demokrat identik dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Hanura dengan Wiranto, dan Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Prabowo Subianto.

Bahkan, Partai Nasdem yang relatif baru sudah identik dengan Surya Paloh.Dalam kondisi ini, meski cenderung bersikap apatis, publik menaruh harapan terhadap parpol baru yang banyak menyasar kader muda dan dinamis.

Parpol baru diharapkan dapat menawarkan alternatif sosok pemimpin nasional baru. Publik juga berharap, parpol baru tampil sebagai parpol yang modern dan bersih dengan ideologi baru dan pro rakyat.

Kerinduan akan hadirnya parpol yang modern menunjukkan bahwa ada keinginan untuk keluar dari bentuk parpol lama.

Secara tidak langsung ini menampakkan, parpol yang ada belum berhasil menanamkan nilai dan cita-cita kepada konstituennya. Ideologi partai sekadar seremonial yang dicantumkan dalam visi dan misi.

 

Hikayat

Dari masa ke masa, keinginan membentuk partai politik baru sejatinya relatif tinggi. Pada 2009, ada 95 parpol baru yang mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, hanya 27 parpol baru yang lolos verifikasi. Setelah proses seleksi, Komisi Pemilihan Umum menetapkan hanya 18 parpol baru yang lolos menjadi peserta pemilu.

Kondisi serupa terjadi menjelang Pemilu 2014. Kemenkumham menyatakan, 13 dari 14 parpol baru yang mendaftar tidak lolos verifikasi. Hanya Partai Nasdem yang dinyatakan lolos verifikasi.

Menuju Pemilu 2019, parpol baru pun kembali mencoba keberuntungan di perpolitikan Indonesia. Kemenkumham telah memverifikasi parpol baru hingga 29 Juli 2016.

Terdapat lima parpol baru yang mendaftarkan diri, yakni Partai Islam Damai dan Aman, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Rakyat, Partai Rakyat Berdaulat, serta Partai Kerja Rakyat Indonesia.

Namun, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang lolos verifikasi. Sementara Partai Perindo dinyatakan tidak perlu melakukan verifikasi karena sebelumnya telah mendapatkan verifikasi dan badan hukum.

Parpol baru hadir karena berbagai alasan dan tawaran. PSI, misalnya, menawarkan ide baru, cara baru, orang baru, dan mesin baru dengan menyasar kaum muda.

PSI menyatakan sebagai parpol baru yang tidak tersandera kepentingan politik lama, klientelisme, rekam jejak yang buruk, beban sejarah, dan citra partai politik sebelumnya.

Di tengah berbagai alasan pendirian parpol, ada masalah penting yang menghantui parpol. Mayoritas parpol masih belum mampu melakukan manajemen keuangan yang baik dan laporan keuangan yang transparan.

Parpol belum bisa memberikan pertanggungjawaban kejelasan uang yang diterima, baik dari sumbangan anggota, sumbangan negara, maupun sumbangan lain yang sah menurut hukum.

Akibatnya, sumbangan dari anggota dan sumbangan lain yang sah menurut hukum kadang menimbulkan masalah hukum bagi parpol.Masih percaya

Mayoritas publik menyoroti berbagai fungsi parpol, mulai dari penyalur aspirasi, tempat melakukan pendidikan politik, perekrutan politik, penggalangan partisipasi publik, hingga kontrol terhadap pemerintah, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Secara umum, setidaknya 6 dari 10 responden tidak puas terhadap kinerja parpol selama ini.

Sikap parpol yang lebih mementingkan kelompok turut memperburuk citra parpol di mata publik.

Pun dalam mempersiapkan kadernya untuk diusung dalam pemilihan kepala daerah, mayoritas publik menilai parpol belum berhasil dalam hal tersebut.

Namun, kinerja yang dipandang masih buruk tidak serta-merta membuat citra positif parpol turun drastis. Bahkan, citra parpol cenderung naik dalam beberapa tahun terakhir.

Pada pengumpulan opini Maret 2012, citra positif parpol hanya 14,2 persen. Perlahan tetapi pasti, citra itu meningkat pada Desember 2015 (32,7 persen) dan mencapai sekitar 45 persen pada Oktober 2016.

Meski tidak puas terhadap kinerja parpol, publik masih percaya, parpol dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat.

Di balik berbagai kasus korupsi anggotanya, beberapa parpol dipandang masih konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sudah saatnya parpol tak lagi abai dan menempatkan rakyat sebagai prioritas dalam implementasi kiprahnya.

Rakyat tak sekadar diusung sebagai jargon menjelang pemilu lantas ditinggalkan ketika perhelatan demokrasi usai.

Kini, yang dibutuhkan adalah bukti nyata keberpihakan parpol dalam menyejahterakan rakyat Indonesia.