LATEST NEWS

Opini

RDP Terkait PMK 148/PMK.05/2016.

Jumat, 14 Oktober 2016 12:48:46 WIB

RDP Terkait PMK 148/PMK.05/2016.
Photo : Riduan Saragih Pemred Gemuruh

Gemuruhnews.com - Pada 13 Oktober 2016 pukul 14.00 s.d. 16.20 WIB di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, telah berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pernyataan Asosiasi Terhadap Pelayanan Pertanahan BP Kawasan Batam dan Pasca Terbitnya PMK Nomor 148/PMK.05/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Tarif Layanan BLU BP Kawasan PBPB Batam, dipimpin oleh Nuryanto, S.H., M.H. (Ketua DPRD Batam), dilaporkan sebagai berikut :

Rapat dihadiri oleh H. Zainal Abidin, S.E., M.M. (Wakil Ketua I DPRD Batam), Iman Sutiawan, S.E., M.M. (Wakil Ketua II DPRD Batam), Tengku Hamzah (Wakil Ketua III DPRD Batam), Junino Jahja (Deputi II Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pengusahaan/BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/PBPB Batam), R.C. Eko Santoso Budianto (Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Kawasan PBPB Batam),  Syuzairi (Asisten Pemerintahan Setdako Batam), Niko Nixon Situmorang, S.H., M.H. (Wakil Ketua Bid. Hukum Kadin Batam), Supandi (Kadin Batam), Djaja Roeslim (Ketua DPD Real Estate Indonesia/REI Batam) dan diikuti sekitar 20 pengusaha di Batam.

Djaja Roeslim mengatakan antara lain:

a.Kebijakan kenaikan UWTO yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK dinilai akan memberatkan masyarakat dan pengusaha pada masa yang akan datang karena kenaikan UWTO bisa berubah setiap saat sesuai dengan rentang tarif batas minimal dan maksimal yang telah ditetapkan.

b.Dalam hal ini, REI menyatakan menolak PMK Nomor 148/PMK.05/2016. Apabila kenaikan tarif UWTO diberlakukan, maka akan membuat Batam menjadi tidak menarik untuk karena investor tidak berani menanamkan modalnya, terlebih karena adanya pertimbangan bahwa tarif perpanjangan pengelolaan lahan akan sangat mahal di kemudian hari.

Niko Nixon Situmorang antara lain mengatakan:

a.PMK Nomor 148/PMK.05/2016  harus dinyatakan batal dan tidak berlaku atau setidak-tidaknya ditinjau kembali untuk dilakukan penampuangan aspirasi supaya asas keadilan dan kepatutan dalam tarif UWTO yang dinyatakan oleh PMK Nomor 148/PMK.05/2016  disebut sebagai layanan alokasi lahan.

b.BP Batam tidak termasuk subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan atas tanah karena Otorita Batam beralih menjadi BP dan OB sampai sekarang belum dibubarkan. HPL yang ada di BP Batam adalah HPL daripada OB yang beralih menjadi BP sehingga tidak termasuk dalam nomenklatur tarif layanan umum karena UWTO adalah uang pemasukan/ganti rugi yang diterima oleh HPL.

c.Dalam menjawab polemik, BP Batam bisa melakukan diskresi suatu kebijakan sehingga tidak merugikan masyarakat.

d.Penetapan tarif UWTO dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sehingga BP Batam tidak bisa dituntut.

e.Mohon rekomendasi dari DPRD Batam untuk membatalkan PMK Nomor 148/PMK.05/2016 dan tidak ada penundaan atas peraturan tersebut karena sangat tidak menguntungkan warga Batam.

Syuzairi  menyampaikan sbb :

a.Pemerintah Pusat harus mampu menghilangkan dualisme kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam. Pada pelaksanaannya, masyarakat dan pengusaha sering menghadapi masalah pengelolaan lahan karena terkendala masalah perizinan.

b.Padahal otonomi daerah adalah keputusan politik nasional sehingga peraturan apapun dari instansi yang ada di daerah harus tunduk pada aturan ini.

c.Dalam penyelesaian masalah UWTO, perlu ada kajian ulang penertiban Hak Pengelolaan Lahan/HPL. Pembahasan mengenai keputusan kenaikan tarif juga perlu melibatkan Walikota dan DPRD Batam.

Nuryanto mengatakan antara lain:

a.DPRD sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak rakyat terlebih apabila ada kebijakan instansi yang tidak adil bagi masyarakat.

b.Masyarakat dan pengusaha merasa resah dengan kenaikan tarif UWTO sehingga diharapkan BP Batam bisa melakukan pendekatan secara emosional dan bisa berkomunikasi dengan masyarakat supaya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

c.Kehadiran BP Batam disini sangat penting, terutama untuk menjelaskan mengenai kebijakan baru terkait tarif UWTO.

Eko Budi Santoso menyampaikan antara lain:

a.Penerbit

tan PMK Nomor 148/PMK.05/2016 tentu melalui berbagai kajian sehingga pimpinan BP Batam saat ini hanya melanjutkan proses yang telah dimulai oleh pimpinan sebelumnya.

b.Sampai dengan saat ini, kenaikan tarif UWTO belum ditetapkan oleh Kepala BP Batam karena masih perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat internal.

c.Adapun penetapan tarif UWTO yang tercantum dalam PMK Nomor 148/PMK.05/2016 dibuat dalam bentuk rentang tarif dengan pertimbangan menghindari pengajuan secara berulang-ulang apabila pada masa yang akan datang terjadi perubahan.

d.Pelayanan izin perpanjangan UWTO dan alokasi UWTO baru memang dihentikan untuk sementara waktu karena tarif UWTO baru belum ditetapkan sehingga akan ada potensi kehilangan pendapatan negara apabila BP Batam melanjutkan pengurusan izin.

e. BP batam menampung semua masukan dari stakeholder mengenai tarif UWTO dan diharapkan apabila ada protes bisa disampaikan setelah aturan baru dikeluarkan.

Kesimpulan RDP adalah sebagai berikut:

a.BP Batam harus memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional dengan tidak merugikan masyarakat.

b.DPRD memutuskan kenaikan tarif yang diatur dalam PMK Nomor 148/PMK.05/2016 untuk ditunda karena Kota Batam masih dalam masa transisi menuju KEK.

c.Aspirasi masyarakat untuk menolak kenaikan tarif UWTO akan disampaikan ke pusat.

d.Masyarakat diharapkan tetap menjaga keamanan dan kondusifitas Kota Batam.

Dump...