LATEST NEWS

Natuna

SKPD Diminta Gesa Anggaran

Rabu, 16 Maret 2016 17:01:19 WIB

SKPD Diminta Gesa Anggaran
Photo :

Natuna - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Natuna, Syamsurizon mendesak kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menggesa proses pencairan anggaran. Tidak ada alasan  menunda-nunda proses pencairan anggaran tersebut.

Soalnya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah diserahkan ke masin-masing SKPD.

"Begitu selesai penyerahan DPA, saya langsung tekankan kepada SKPD agar segera menggesa proses pencairan karena gak ada uang gak bagus," tegasnya kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD Natuna, Selasa (15/3).

Ditegaskannya lagi, proses pencairan kini berada pada pengguna anggaran atau SKPD terkait karena  keberadaan dana di Kas Daerah (Kasda) siap dicairkan bila usulan pencairan dari SKPD sudah masuk.

"Pencairan tergantung SKPD, makanya SKPD harus cepat masukan usulan pencairan," tegasnya.

Anggaran di SKPD Natuna sudah lama kosong. Akibatnya, tidak ada kegiatan atau program yang bisa dijalankan.  Menurut Sekda Zon, kondisi ini tidak boleh lama-lama terjadi karena keadaan seperti ini sama sekali tidak bagus bagi pembangunan.

"Udah lama kita kayak gini, mumpung dana sudah ready, maka semua SKPD harus cepat merealisasikannya. Saya akan gesa terus mereka," pungkasnya.

Secara khusus Syamsurizon menegaskan bahwa pada tahap pencairan, seluruh SKPD agar memprioritaskan pembayaran utang kegiatan atau proyek yang dikerjakan pihak ketiga pada tahun anggaran lalu. Selain itu juga menyegerakan pencairan insentif bagi seluruh pegawai dan tenaga honorer.

"Untuk menciptakan ketenangan, saya minta prioritaskan pembayaran utang kegiatan atau proyek yang dikerjakan pihak ketiga pada tahun 2015 lalu, bagi SKPD yang memiliki utang. Untuk itu, siapkan segala administrasinya dengan baik," perintahnya.

Syamsurizon menjelaskan tentang penandatanganan pakta integritas dalam penyerapan DPA tahun ini. Menurutnya, hal tersebut merupakan amanat undang-undang aparatur sipil negara (ASN).

Terkait dengan melambannya perekonomian tanah air yang berdampak pada pemotongan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, Sekda meminta Pemkab untuk mewaspadainya dengan cara memperketat pengelolaan anggaran daerah.

"Kita harus berkaca dengan apa yang terjadi tahun 2015 lalu. Dimana, Pemkab Natuna berhutang dengan pihak ketiga (rekanan, red) karena tidak dapat membayar kegiatan atau proyek yang sudah dikerjakan akibat kosongnya kas daerah," katanya.