LATEST NEWS

Natuna

Cegah Monopoli Usaha di Natuna

Jumat, 23 Maret 2018 15:36:52 WIB

Cegah Monopoli Usaha di Natuna
Photo : Wan Siswandi. F: Humas Pemkab Natuna

NATUNA - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Natuna Wan Siswandi mengharapkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat mencegah terjadinya monopoli dalam usaha di Natuna. Menurut Siswandi, pertumbuhan dunia usaha memiliki peran penting mendukung pertumbuhan ekonomi di Natuna. Dan intervensi pemerintah adalah keharusan menjamin kesamaan hak bagi rakyat untuk melakukan berbagai aktifitas usaha baik bagi usaha skala besar, usaha menengah dan kecil.

“KPPU ini belum ada di Natuna. Mudah-mudahan dapat membantu menumbuhkan dunia usaha, tentu dapat mencegah praktik monopoli di lapangan,” sebut Siswandi saat mengadakan pertemuan bersama Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Batam, Akhmad Muhari di kantor Bupati Natuna, Kamis (22/3).

Wan Siswandi menambahkan, bahwa saat ini Kabupaten Natuna sedang memacu percepatan pembangunan dimana salah satu unsur yang memegang peran penting pada sektor pertumbuhan ekonomi adalah pengusaha.

Namun untuk mewujudkan persaingan yang sehat, pemerintah harus mengambil peran tegas bagi upaya pengendalian harga dan pencegahan terjadinya monopoli usaha di daerah.

“Kehadiran KPPU Batam ini, kami berharap seluruh pelaku usaha daerah dan lembaga terkait mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh terkait peran dan fungsi KPPU. Supaya setiap unsur dapat bekerjasama menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Siswandi.

Kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Batam, Akhmad Muhari menjelaskan, tugas dan peran utama lembaga ini adalah untuk penegakan hukum, advokasi kebijakan, pengendalian dan pengawasan kemitraan usaha di daerah.

Tugas KPPU katanya, untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional, melalui jaminan kesempatan usaha yang sama kepada seluruh pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Mengingat pentingnya peran KPPU, kami uga berharap, terjalin kerjasama dan proaktif semua pihak, baik dari unsur pemerintahan maupun lembaga terkait dan unsur lainnya, mencegah terjadi monopoli usaha,” ujar Muhari.(