LATEST NEWS

Nasional

Ketua Komisi II: DPR Tak Berniat Jegal Calon Perseorangan

Rabu, 16 Maret 2016 17:07:38 WIB

Ketua Komisi II: DPR Tak Berniat Jegal Calon Perseorangan
Photo : Ilustrasi. (BSMH)

Jakarta - Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, konsep revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan menaikkan ambang batas dukungan terhadap calon perseorangan (independen) untuk memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan. Rambe menjamin, tak ada diskriminasi atau upaya DPR membatasi calon perseorangan untuk maju di Pilkada.

“Apalagi revisi ini dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Revisi UU Pilkada untuk kepentingan seluruh daerah di Indonesia. Tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI. Emang Indonesia itu hanya Jakarta saja,” ucap Rambe kepada SP di Jakarta, Rabu (16/3).

Rambe memastikan revisi UU Pilkada untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa tekecuali. Ia juga menolak revisi untuk menjegal calon perseorangan untuk maju di Pilkada 2017 mendatang. Menaikkan ambang batas calon perseorangan masih dibahas secara intens dalam rapat-rapat di Komisi II. Dia mengaku konsep kenaikan dari persentase calon perseorangan itu juga disambut baik oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menambahkan, UU Pilkada harus memiliki azas keadilan yakni kesetaraan antara calon perseorangan dengan calon dari partai politik (parpol). Sejumlah parpol di Komisi II, kata Lukman, berencana memperberat syarat calon perseorangan untuk maju di Pilkada karena syarat dukungan bagi calon perseorangan sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terlalu kecil. “Kita ingin masing-masing syarat calon baik dari parpol atau perseorangan berkeadilan. Parpol kan 20 persen dari anggota DPRD, sementara calon perseorangan hanya 6,5 sampai 10 persen dari jumlah pemilih. Ini yang mau kita revisi,” ujar Lukman.

Lukman mengatakan, saat ini syarat dukungan untuk calon dari parpol naik 5 persen menjadi 20 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh sebab itu, Komisi II menilai, syarat untuk calon perseorangan harus diperberat agar berimbang.

Di komisi II, kata Lukman, sedang diwacanakan dua model syarat calon persorangan agar sama dengan syarat partai politik. Pertama, syarat dukungan adalah 10-15 persen atau kedua 15-20 persen dari DPT. “Nanti kita lihat di pembahasan mana di antara dua model itu mana yang disepakati. Setelah reses kita akan genjot pembahasan revisi (UU Pilkada) itu,” katanya.