LATEST NEWS

Nasional

Pemerintah Akui Saat Ini Terdapat 780 Perda Bermasalah

Senin, 12 November 2012 21:43:16 WIB

Pemerintah Akui Saat Ini Terdapat 780 Perda Bermasalah
Photo : Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Jakarta-Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan saat ini pihaknya sudah mengevaluasi sekitar 13 ribu perda guna untuk mencari yang berpotensi menghambat investasiPemerintah akui saat ini terdapat 780 peraturan daerah (Perda) bermasalah, yang menghambat masuknya investasi ke daerah.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjelaskan saat ini pihaknya sudah mengevaluasi sekitar 13 ribu perda guna untuk mencari yang berpotensi menghambat investasi. Dia juga menyatakan pihaknya telah meminta pemerintah daerah mengoreksi atau memperbaikinya.

"Ada sekitar 780 yang bermasalah dari 13 ribu Perda. Itupun kita minta ada sebagian dikoreksi, sebagian dibatalkan total dan sebagian struktur perdanya salah, dimana ada beberapa ayat atau berapa pasal saja dibuang," ujar Gamawan dalam acara Investment Award 2012 di kantor BKPM, Jakarta, hari ini

Lebih lanjut Gamawan menjelaskan hasil temuan tersebut akan di kirim ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya Perda tersebut bisa diaudit dan dimasukkan dalam temuan BPK. Dengan demikian, dia berharap nantinya tidak ada daerah yang kembali mencoba membuat aturan penghambat investasi.

Mendagri memberikan contoh salah satu perda yang menghambat investasi adalah pengenaan pajak tambahan di luar yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Misalnya adalah pajak untuk tandan buah segar.

Pengenaan pajak ini dinilai akan manambah beban investasi, sehingga akan berdampak jangka panjang menyurutkan minat investor menanamkan modal di dalam negeri.

"Padahal mereka (investor) sudah bayar pajak tanah (PBB), perkebunan mereka sudah bayar pajak ekspor, pajak penambahan usaha segala macam. Ditambah juga pajak tandan buah segar, itu tidak boleh," tegas Mendagri.

Menurutnya Perda yang menambah pajak sendiri telah melanggar Undang-Undang (UU) No. 28 yang mengatur jenis pajak dan retribusi daerah.Namun Gamawan mengaku aturan pada saat ini masih memperbolehkan ada sumbangan pihak ketiga, meskipun sifatnya tidak mengikat.

"Kalau mereka buat itu kami akan koreksi apa saja dan bagaimana yang sebetulnya tidak mengikat," tandasnya.