LATEST NEWS

Nasional

Rabu, 15 November 2017 17:21:21 WIB

Jokowi serahkan pada UU tentang pemeriksaan hukum Setya Novanto
Jokowi serahkan pada UU tentang pemeriksaan hukum Setya Novanto

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan sepenuhnya semua persoalan hukum pada peraturan perundangan yang berlaku terkait pemanggilan dan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto, oleh KPK. Adalah kuasa hukum Novanto, Freidreich Yunadi, yang berkeras harus ada ...Selanjutnya

Selasa, 15 November 2017 09:24:46 WIB

Tetapkan Arah Kebijakan Fiskal, Presiden Gelar Rapat Paripurna
Tetapkan Arah Kebijakan Fiskal, Presiden Gelar Rapat Paripurna

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini akan menggelar rapat paripurna Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta.


Rapat paripurna yang juga akan dihadiri Wapres Jusuf Kalla akan membahas sejumlah agenda yang mencakup penetapan besara ...Selanjutnya

Selasa, 15 November 2017 09:40:31 WIB

Ahok : Kalau Aku Korupsi, Berarti Aku Permalukan Yesus dan Menghianati-Nya!
Ahok : Kalau Aku Korupsi, Berarti Aku Permalukan Yesus dan Menghianati-Nya!

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta warga memilih pemimpin berdasarkan kualitas orangnya maupun program yang ditawarkan, dan bukan sekadar agama."Harusnya kalian milih saya karena nilai saya, kepercayaan yang saya anut, program ...Selanjutnya

Senin, 15 November 2017 18:32:44 WIB

Mendagri Akui Ada Ormas yang Anti-Pancasila
Mendagri Akui Ada Ormas yang Anti-Pancasila

Purwakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, gerah dengan salah satu organisasi masyarakat (ormas) yang anti-Pancasila. Karenanya, pemerintah bakal merumuskan regulasi untuk melarang ormas itu. Sayangnya, Tjahjo enggan menyebut ormas dimaksud.


"Saya enggak bisa ...Selanjutnya

Kamis, 15 November 2017 17:58:01 WIB

Ini Sebab Anggota DPR Enggan Lepas Jabatan Saat Maju Pilkada
Ini Sebab Anggota DPR Enggan Lepas Jabatan Saat Maju Pilkada

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian, tak sepakat dengan usulan anggota DPR harus mundur, saat ikut dalam Pilkada. Poin tersebut, hingga saat ini menjadi pembahasan alot dalam revisi Undang-undang Pilkada.


"Posisi, atau jabatan ...Selanjutnya