LATEST NEWS

Nasional

Rabu, 15 November 2017 17:21:21 WIB

Jokowi serahkan pada UU tentang pemeriksaan hukum Setya Novanto
Jokowi serahkan pada UU tentang pemeriksaan hukum Setya Novanto

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan sepenuhnya semua persoalan hukum pada peraturan perundangan yang berlaku terkait pemanggilan dan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto, oleh KPK. Adalah kuasa hukum Novanto, Freidreich Yunadi, yang berkeras harus ada ...Selanjutnya

Jumat, 15 November 2017 08:22:21 WIB

JK: Pertemuan Menjurus Politik Uang Merupakan Hal yang Salah
JK: Pertemuan Menjurus Politik Uang Merupakan Hal yang Salah

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) selaku Ketua Tim Transisi sekaligus politisi senior Partai Golkar menegaskan, pertemuan yang menjurus pada politik uang adalah hal yang salah. Apalagi, jika dilakukan oleh salah satu bakal ...Selanjutnya

Jumat, 15 November 2017 14:58:17 WIB

TB Hasanuddin: Pembebasan 4 WNI Bukti Kehadiran Negara
TB Hasanuddin: Pembebasan 4 WNI Bukti Kehadiran Negara

Jakarta - Keberhasilan pemerintah menyelamatkan warga negaranya yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf membuktikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat yang menghadapi persoalan.


Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, pembebasan empat warga negara ...Selanjutnya

Kamis, 15 November 2017 11:35:49 WIB

"Three in One" Dihapus, ERP Diterapkan Tahun 2017
"Three in One" Dihapus, ERP Diterapkan Tahun 2017

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghapus kebijakan three in one pada Senin (16/5/2016) mendatang.


Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan akan mempercepat penerapan electronic road pricing (ERP) untuk mengantisipasi ...Selanjutnya

Rabu, 15 November 2017 14:27:35 WIB

Mendagri Minta Kapolri Tindak Ormas Anti Pancasila
Mendagri Minta Kapolri Tindak Ormas Anti Pancasila

Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta Kapolri dan Jaksa Agung, menindak ormas besar yang anti Pancasila. Sebab, kalau langkah itu tidak dilakukan maka ke depannya akan membuat repot pemerintah.


"Kami minta Kapolri untuk mengevaluasi, ...Selanjutnya