LATEST NEWS

Nasional

Selasa, 23 Januari 2018 13:54:22 WIB

Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Tak Ada yang Buat Aturan Sendiri
Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Tak Ada yang Buat Aturan Sendiri

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para gubernur dan Ketua DPRD dari 34 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018). Jokowi mengingatkan agar para gubernur dan Ketua DPRD tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri.


Setiap kebijakan yang dibuat ...Selanjutnya

Jumat, 23 Januari 2018 18:07:21 WIB

Percepat Reformasi, Menteri Agraria Gandeng KPK
Percepat Reformasi, Menteri Agraria Gandeng KPK

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Sofyan Djalil menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (23/9).


Sofyan mengaku kehadirannya untuk menggandeng KPK dalam mempercepat reformasi di tubuh kementerian yang ...Selanjutnya

Kamis, 23 Januari 2018 09:41:11 WIB

Tiga Poros Kekuasaan Tentukan Politik Jakarta
Tiga Poros Kekuasaan Tentukan Politik Jakarta

Jakarta - Pemilihan Gubernur DKI Jakarta kian menarik. Ada tiga poros kekuatan yang menggoyang Ibu Kota, yaitu Teuku Umar, Cikeas, dan Hambalang. Poros Teuku Umar, kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias ...Selanjutnya

Rabu, 23 Januari 2018 11:23:20 WIB

KPK Minta Masyarakat Awasi Harta Calon Kepala Daerah
KPK Minta Masyarakat Awasi Harta Calon Kepala Daerah

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat untuk memeriksa dan mengawasi harta kekayaan calon kepala daerah yang berlaga dalam pilkada serentak 2017. Akurasi harta kekayaan dapat menjadi salah satu instrumen bagi masyarakat untuk mengukur kejujuran ...Selanjutnya

Selasa, 23 Januari 2018 15:50:22 WIB

Presiden Instruksikan Pembubaran Lembaga Non Struktural
Presiden Instruksikan Pembubaran Lembaga Non Struktural

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Lembaga non Struktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) atau pun Peraturan Presiden (Perpres) dibubarkan. Pembubaran itu dilakukan jika tumpang tindih dengan kementerian ...Selanjutnya