LATEST NEWS

Nasional

Rabu, 15 November 2017 17:21:21 WIB

Jokowi serahkan pada UU tentang pemeriksaan hukum Setya Novanto
Jokowi serahkan pada UU tentang pemeriksaan hukum Setya Novanto

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan sepenuhnya semua persoalan hukum pada peraturan perundangan yang berlaku terkait pemanggilan dan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto, oleh KPK. Adalah kuasa hukum Novanto, Freidreich Yunadi, yang berkeras harus ada ...Selanjutnya

Rabu, 15 November 2017 13:39:20 WIB

Jokowi: Tugas Menteri Kerja, Bukan Kampanye
Jokowi: Tugas Menteri Kerja, Bukan Kampanye

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan para menteri kabinet kerja untuk fokus menyelesaikan tugas. Terlebih akan memasuki tahun politik 2018. Menurut Jokowi kampanye bukanlah tugas para menteri walau mereka ada yang berlatar belakang ...Selanjutnya

Senin, 15 November 2017 14:48:10 WIB

Presiden : Hentikan Krisis Kemanusian di Myanmar
Presiden : Hentikan Krisis Kemanusian di Myanmar

Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa etnis rohingya di Myanmar. Ia pun telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan komunikasi dengan otoritas di sana. "Menlu telah berangkat ...Selanjutnya

Rabu, 15 November 2017 15:43:50 WIB

"Tidak Relevan Jokowi Diberi Label Komunis"
"Tidak Relevan Jokowi Diberi Label Komunis"

Jakarta - Seiring menguatnya politik simbolik belakangan, pemerintah disarankan juga memaparkan kebijakan atau capaian yang "Pro-Islam" serta mayoritas. Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan mengatakan, saat ini semua aspek kehidupan didorong oleh politik diametral, seperti ...Selanjutnya

Selasa, 15 November 2017 15:41:39 WIB

Pemerintah Siapkan 3 Skenario Pemekaran Daerah
Pemerintah Siapkan 3 Skenario Pemekaran Daerah

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri merespons usul pemekaran daerah di tingkat provinsi, kabupaten mau pun kota dengan menyiapkan tiga skenario pemekaran.


"Ketiga skenario pemekaran tersebut meliputi skenario longgar, sedang, dan ketat," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah ...Selanjutnya