LATEST NEWS

Nasional

Kamis, 05 April 2018 14:36:11 WIB

Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Caleg Diuji Publik
Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Caleg Diuji Publik

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI menggelar uji publik dua rancangan peraturan KPU ( PKPU) terkait Pemilihan Umum 2019. Pertama, PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, PKPU tentang Pencalonan Peserta ...Selanjutnya

Kamis, 05 April 2018 10:38:16 WIB

Jika Kasus Novel Tak Tuntas Dinilai Jadi "Kuburan" Politik Jokowi
Jika Kasus Novel Tak Tuntas Dinilai Jadi "Kuburan" Politik Jokowi

JAKARTA - Hampir 10 bulan penyelesaian kasus penyerangan air keras terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum terungkap. Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan, jika Presiden Joko Widodo tak kunjung mengupayakan percepatan penyelesaian kasus ...Selanjutnya

Rabu, 05 April 2018 11:05:30 WIB

Ekonomi Jadi Sorotan, Perlukah Jokowi Pilih Cawapres Ekonom?
Ekonomi Jadi Sorotan, Perlukah Jokowi Pilih Cawapres Ekonom?

JAKARTA - Bidang ekonomi menjadi bidang yang paling disorot publik dari pemerintahan Joko Widodo. Bahkan dalam berbagai survei, tingkat kepuasan masyarakat yang paling rendah selalu ada di bidang ekonomi. Lantas untuk Pemilu 2019 nanti, perlukah Jokowi ...Selanjutnya

Selasa, 05 April 2018 14:10:51 WIB

Jokowi: Jangan Lagi Kita Minta Bantuan Negara Lain
Jokowi: Jangan Lagi Kita Minta Bantuan Negara Lain

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia saat ini sudah masuk dalam 20 negara-negara besar dunia (G20). Lalu pada tahun lalu, Indonesia masuk ke dalam Trilliun Dollar Club, sebuah kelompok negara-negara yang punya gross domestic product ...Selanjutnya

Senin, 05 April 2018 15:11:57 WIB

Mendagri Akan Minta Fatwa MK
Mendagri Akan Minta Fatwa MK

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden (wapres) dalam Pasal 7 UUD 1945 multitafsir. Oleh karena itu, pihaknya berencana meminta fatwa Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan tersebut.  ...Selanjutnya