LATEST NEWS

Nasional

Selasa, 21 November 2017 10:59:41 WIB

Jokowi Berkantor di Istana Bogor Mulai Desember, Ada Apa?
Jokowi Berkantor di Istana Bogor Mulai Desember, Ada Apa?

Jakarta - Mulai 1 Desember 2017 Presiden Joko Widodo berkantor di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. "Betul. Biar lebih nyaman," ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan, Selasa (21/11/2017).


Artinya, Jokowi tidak perlu menempuh ...Selanjutnya

Minggu, 21 November 2017 00:37:23 WIB

Harga Minyak Dunia Terus Naik, Subsidi Energi Berpotensi Membengkak
Harga Minyak Dunia Terus Naik, Subsidi Energi Berpotensi Membengkak

Jakarta - Tren pergerakan harga minyak mentah dunia belakangan ini mengalami kenaikan di atas US$50 per barel. Bagi Indonesia yang masih tergantung pada impor minyak mentah, kondisi tersebut tentu menimbulkan kewaspadaan. Apalagi di tengah penurunan alokasi ...Selanjutnya

Kamis, 21 November 2017 10:30:43 WIB

Presiden Belum Puas dengan Peringkat Kemudahan Bisnis
Presiden Belum Puas dengan Peringkat Kemudahan Bisnis

Jakarta - Proses pengembalian mobil dinas anggota DPRD Batam diperkirakan akan tertunda dari jadwal awal bulan November. Selain karena pembahasan di Provinsi Kepri belum selesai, sejumlah anggota dewan juga masih belum mengembalikan mobil dinas. Sekwan DPRD ...Selanjutnya

Rabu, 21 November 2017 11:43:35 WIB

Respons Istana Mengenai Usulan Revisi UU Ormas
Respons Istana Mengenai Usulan Revisi UU Ormas

Jakarta - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah disetujui menjadi undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mayoritas fraksi di DPR menyetujui UU tersebut. Meski ada tiga fraksi ...Selanjutnya

Selasa, 21 November 2017 11:00:40 WIB

Presiden : Reklamasi Soal Marwah Hukum
Presiden : Reklamasi Soal Marwah Hukum

Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan soal reklamasi terkait marwah hukum negara ini. Pasalnya, Gubernur DKI Anies Baswedan berencana menyetop reklamasi pulau-pulau yang belum terbentuk dan mengijinkan pulau-pulau yang telanjur direklasi.


“Ini soal kepastian hukum, soal ...Selanjutnya