LATEST NEWS

Nasional

Kamis, 05 April 2018 14:36:11 WIB

Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Caleg Diuji Publik
Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Caleg Diuji Publik

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI menggelar uji publik dua rancangan peraturan KPU ( PKPU) terkait Pemilihan Umum 2019. Pertama, PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, PKPU tentang Pencalonan Peserta ...Selanjutnya

Rabu, 05 April 2018 13:39:20 WIB

Jokowi: Tugas Menteri Kerja, Bukan Kampanye
Jokowi: Tugas Menteri Kerja, Bukan Kampanye

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan para menteri kabinet kerja untuk fokus menyelesaikan tugas. Terlebih akan memasuki tahun politik 2018. Menurut Jokowi kampanye bukanlah tugas para menteri walau mereka ada yang berlatar belakang ...Selanjutnya

Senin, 05 April 2018 14:48:10 WIB

Presiden : Hentikan Krisis Kemanusian di Myanmar
Presiden : Hentikan Krisis Kemanusian di Myanmar

Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa etnis rohingya di Myanmar. Ia pun telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melakukan komunikasi dengan otoritas di sana. "Menlu telah berangkat ...Selanjutnya

Rabu, 05 April 2018 15:43:50 WIB

"Tidak Relevan Jokowi Diberi Label Komunis"
"Tidak Relevan Jokowi Diberi Label Komunis"

Jakarta - Seiring menguatnya politik simbolik belakangan, pemerintah disarankan juga memaparkan kebijakan atau capaian yang "Pro-Islam" serta mayoritas. Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan mengatakan, saat ini semua aspek kehidupan didorong oleh politik diametral, seperti ...Selanjutnya

Selasa, 05 April 2018 15:41:39 WIB

Pemerintah Siapkan 3 Skenario Pemekaran Daerah
Pemerintah Siapkan 3 Skenario Pemekaran Daerah

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri merespons usul pemekaran daerah di tingkat provinsi, kabupaten mau pun kota dengan menyiapkan tiga skenario pemekaran.


"Ketiga skenario pemekaran tersebut meliputi skenario longgar, sedang, dan ketat," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah ...Selanjutnya