LATEST NEWS

Nasional

Kamis, 05 April 2018 14:36:11 WIB

Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Caleg Diuji Publik
Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Caleg Diuji Publik

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI menggelar uji publik dua rancangan peraturan KPU ( PKPU) terkait Pemilihan Umum 2019. Pertama, PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, PKPU tentang Pencalonan Peserta ...Selanjutnya

Rabu, 05 April 2018 17:21:21 WIB

Jokowi serahkan pada UU tentang pemeriksaan hukum Setya Novanto
Jokowi serahkan pada UU tentang pemeriksaan hukum Setya Novanto

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan sepenuhnya semua persoalan hukum pada peraturan perundangan yang berlaku terkait pemanggilan dan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto, oleh KPK. Adalah kuasa hukum Novanto, Freidreich Yunadi, yang berkeras harus ada ...Selanjutnya

Selasa, 05 April 2018 17:17:44 WIB

Jokowi Berharap ASEAN yang Berusia 50 Tahun Bermanfaat bagi Dunia
Jokowi Berharap ASEAN yang Berusia 50 Tahun Bermanfaat bagi Dunia

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan, Asosiasi Negara-negara di Asia Tenggara ( ASEAN) yang telah berdiri selama 50 tahun telah menjadi salah satu organisasi yang bermanfaat. Organisasi ini telah mampu menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan, terutama ...Selanjutnya

Senin, 05 April 2018 10:43:00 WIB

Perkuat Soliditas ASEAN
Perkuat Soliditas ASEAN

Jakarta - Di tengah tantangan persoalan kawasan yang kian meninggi, negara-negara ASEAN harus semakin solid, progresif, dan terbuka dalam memberikan respons. Hal itu dikemukakan Menlu Indonesia Retno Marsudi pada pertemuan awal KTT Ke-31 ASEAN yang berlangsung ...Selanjutnya

Jumat, 05 April 2018 14:42:08 WIB

KPU Dinilai Tak Pertimbangkan Kesenjangan Digital Saat Wajibkan Sipol
KPU Dinilai Tak Pertimbangkan Kesenjangan Digital Saat Wajibkan Sipol

Jakarta - Saksi ahli dari Partai Idaman Bambang Eka Cahya Widodo berpendapat, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tidak mempertimbangkan kesenjangan digital (digital divided) saat mewajibkan partai politik (parpol) mengisi data lewat Sistem Informasi Partai Politik ...Selanjutnya