LATEST NEWS

Nasional

Kamis, 05 April 2018 14:36:11 WIB

Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Caleg Diuji Publik
Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Caleg Diuji Publik

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI menggelar uji publik dua rancangan peraturan KPU ( PKPU) terkait Pemilihan Umum 2019. Pertama, PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, PKPU tentang Pencalonan Peserta ...Selanjutnya

Jumat, 05 April 2018 16:09:56 WIB

Sanusi Ditangkap KPK, Ruhut Sebut "Maling Teriak Maling"
Sanusi Ditangkap KPK, Ruhut Sebut "Maling Teriak Maling"

Jakarta -  Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai, anggota DPRD DKI asal Fraksi Gerindra, M Sanusi, selama ini paling sering menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengenai dugaan korupsi pembelian ...Selanjutnya

Jumat, 05 April 2018 16:02:52 WIB

Bacagub DKI Ditangkap KPK, Ini Tanggapan Basuki
Bacagub DKI Ditangkap KPK, Ini Tanggapan Basuki

Jakarta - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang juga bakal calon gubernur (bacagub) DKI Jakarta di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang, Mohamad Sanusi, terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada ...Selanjutnya

Jumat, 05 April 2018 16:12:33 WIB

Sanusi Kerap Kritik KPK dan Yakin Ada Korupsi Pembelian Lahan RS Sumber Waras
Sanusi Kerap Kritik KPK dan Yakin Ada Korupsi Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Mohamad Sanusi, sering mengkritik lembaga antikorupsi tersebut. Sanusi beberapa kali menyebut KPK lamban dalam mengusut laporan indikasi kerugian daerah terkait pembelian lahan milik Rumah Sakit ...Selanjutnya

Kamis, 05 April 2018 13:19:34 WIB

Jokowi Sindir DPR Terlalu Banyak Buat UU
Jokowi Sindir DPR Terlalu Banyak Buat UU

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyentil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlalu bersemangat membuat undang-undang. Jokowi menilai DPR tidak perlu menargetkan membuat puluhan undang-undang dalam setahun.


"DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga setahun cukup, ...Selanjutnya