LATEST NEWS

Nasional

Selasa, 23 Januari 2018 13:54:22 WIB

Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Tak Ada yang Buat Aturan Sendiri
Kumpulkan Gubernur, Jokowi Minta Tak Ada yang Buat Aturan Sendiri

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para gubernur dan Ketua DPRD dari 34 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018). Jokowi mengingatkan agar para gubernur dan Ketua DPRD tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri.


Setiap kebijakan yang dibuat ...Selanjutnya

Rabu, 23 Januari 2018 22:38:09 WIB

Jokowi Larang Menteri Bicara Masalah Hukum
Jokowi Larang Menteri Bicara Masalah Hukum

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran menteri Kabinet Kerja untuk tidak membicarakan masalah hukum dalam rapat terbatas Kabinet Kerja yang membahas tentang Reklamasi Pantai Jakarta.


Rapat yang digelar di Kantor Kepresidenan, Rabu (27/4) ...Selanjutnya

Selasa, 23 Januari 2018 13:00:28 WIB

Jokowi Canangkan Sensus Ekonomi 2016 Hari Ini
Jokowi Canangkan Sensus Ekonomi 2016 Hari Ini

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin akan mencanangkan Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016) dan meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4). ...Selanjutnya

Senin, 23 Januari 2018 17:09:29 WIB

Pertama Kali Digelar di Daerah, Sri Sultan Hamengkubowono X: Ini Hari Bersejarah Otda
Pertama Kali Digelar di Daerah, Sri Sultan Hamengkubowono X: Ini Hari Bersejarah Otda

Wates - Peringatan hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XX dilaksanakan di alun-alun Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (25/4). Kegiatan ini untuk pertama kalinya tidak berlangsung di Istana Negara, Jakarta.


"Peringatan hari Otonomi Daerah ...Selanjutnya

Jumat, 23 Januari 2018 12:32:37 WIB

DPR Bakal Blunder Jika Perberat Syarat Calon Perseorangan
DPR Bakal Blunder Jika Perberat Syarat Calon Perseorangan

Jakarta – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggrani menilai DPR bakal blunder jika memperberat syarat calon perseorangan dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Menurut Titi, tidak ada alasan bagi ...Selanjutnya