LATEST NEWS

Hukum & Kriminal

Jika Penyidikan KPK Diintervensi Hak Angket DPR Sangat Bahaya

Rabu, 19 April 2017 15:17:57 WIB

Jika Penyidikan KPK Diintervensi Hak Angket DPR Sangat Bahaya
Photo : Ilustrasi KPK

Jakarta - Komisi III DPR menggulirkan hak angket untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pemeriksaan politisi Hanura, Miryam S Haryani. Hak angket tersebut digulirkan lantaran KPK bersikukuh menolak membuka rekaman pemeriksaan Miryam dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/4).

Hak angket ini sebagai bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum. Dibukanya rekaman percakapan melalui hak angket bahkan dinilai akan mengganggu dan berbahaya bagi penyidikan yang dilakukan KPK.

Pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji menegaskan, rekaman Miryam merupakan wewenang penuh KPK atas penyelidikan dalam rangka penegakan hukum yang sifatnya secrecy dan tertutup. Untuk itu, kerahasiaan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK akan berbahaya jika dibuka dengan dalih hak angket yang sifatnya politis.

"Rekaman Miryam (M) adalah wewenang penuh KPK atas penyelidikan dalam rangka penegakan hukum yang sifatnya secrecy dan tertutup. Kerahasiaan dan tertutup proses lidik memiliki potensi yang berbahaya bila dibuka dengan dalih hak angket politis," kata Indriyanto di Jakarta, Rabu (19/4).

Indriyanto menegaskan, proses penegakan hukum harus bersih dari intervensi pihak mana pun dan dengan cara apa pun, termasuk intervensi politik melalui hak angket. "Proses penegakan hukum harus bersih dari intervensi dalam bentuk dan cara apa pun, juga cara-cara melalui hak angket ini," tegas Indriyanto yang juga mantan pimpinan KPK.

Guru besar hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana ini menyatakan, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independen dan memiliki imunitas terhadap intervensi politik atas penanganan teknis kasus hukum yang telah, sedang dan yang akan ditangani. Untuk itu, Indriyanto meminta KPK tetap menolak membuka rekaman tersebut di DPR meski dengan menggunakan hak angket.

Dikatakan, KPK hanya dapat membuka rekaman pemeriksaan Miryam di persidangan atas perintah hakim. KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen, memiliki imunitas terhadap intervensi politik atas penanganan teknis kasus hukum yang telah, sedang dan yang akan ditangani. "Dengan pemahaman KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan proses hukum perkara harus clear dan clean, sebaiknya KPK memiliki otoritas untuk tetap menolak membuka rekaman Miryam di DPR. Rekaman bisa dilakukan di pengadilan atas perintah hakim dengan pertimbangan for the interest of justice," tegasnya.

Menurut Indriyanto, angket memang hak politik konstitusional DPR terkait penyelidikan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun, tak selamanya hak angket memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. "Tidak selalu hak angket itu memiliki kekuatan eksekutorial. Ingat hak angket "Ahok Gate" dan hak angket "Sadap terhadap SBY" yang tidak ada implementasi hukumnya," katanya.