LATEST NEWS

Hukum & Kriminal

Wujudkan Lembaga Peradilan Berintegritas, MK Dengar Masukan Publik

Kamis, 09 Maret 2017 12:35:38 WIB

Wujudkan Lembaga Peradilan Berintegritas, MK Dengar Masukan Publik
Photo :

Jakarta - Keinginan menjadi lembaga peradilan yang berintegritas dan profesional mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga terakhir hukum di Tanah Air, mendengarkan masukan dari sejumlah stakeholder. Hal ini diwujudkan dalam acara diskusi yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (9/3).

"Upaya MK mendengar masukan adalah respon atas kasus korupsi yang menjerat dua hakim konstitusi," kata Ketua MK Arief Hidayat, pada acara diskusi bertema "Ikhtiar Menjaga Integrotas dan Profesionalitas Mahkamah Konstitusi" di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/3).

Dalam diskusi yang digelar dalam tiga sesi khusus ini membahas tiga area terutama dalam kaitannya dengan keinginan MK menjadi lembaga yang lebih independen, berintegritas dan profesional.

Pertama, kata Arief, pembenahan dan peningkatan budaya kerja. Menurutnya, masukan dari publik dan lembaga terkait sangat penting untuk menciptakan budaya kerja di MK terutama, terkait transparansi, keadilan, independen, akuntabilitas dan ketidakberpihakan.

"Budaya kerja dan budaya organisasi seperti apa yang sebetulnya diharapkan publik ada di MK? Masukan dan saran konstruktif dari publik sangat dinantikan," kata Arief.

Kedua, penerapan dan penguatan budaya integritas dan zona bebas korupsi. Menurutnya, MK sesungguhnya telah memiliki nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya mencegah perilaku koruptif di lingkungan MK. Selain itu, telah dibuat mekanisme kerja dengan target berupa standar pelayanan minimal.

Tetapi, lanjutnya, masih ada hakim konstitusi yang terjerat kasus korupsi. Untuk itu, ia meminta masukan dari publik terkait pengawasan terhadap jajaran MK tak terkecuali hakim konstitusi. Dengan mempertimbangkan, bahwa MK adalah lembaga tertinggi peradilan sehingga tidak ada lembaga pengawasan di atasnya.

"Sudah sangat jelas dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, dengan menggunakan tafsir sistematik maupun original intent, MK tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial (KY). Namun, hakim konstitusi harus dijaga kehormatan, keluruhan, martabat, serta perilakunya, bukan dengan diawasi tetapi dijaga. Dengan persepsi pencegahan dan koordinasi," ungkapnya.

Ketiga, seleksi yang diharapkan mampu menghasilkan hakim konstitusi dengan figur memiliki kesadaran rohaniah sehingga bertengger mahkota kemuliaan. Kemudian, proses seleksi yang melibatkan presiden, DPR dan Mahkamah Agung (MA) juga diharapkan mampu menghasilkan figur hakim yang tercerahkan sehingga dalam setiap keputusan memancarkan sinar ketuhanan.

"MK tidak bisa ikut campur dalam seleksi hakim konstitusi. Hakim Konstitusi harus bertanggung jawab pada Tuhan. Menghasilkan figur yang memahami sejak awal siap dengan konsekuensinya. Menjadi hakim konstitusi berarti memilih jalan sepi," tegasnya.