LATEST NEWS

Hukum & Kriminal

KPK akan Perberat Tuntut Novanto

Jumat, 15 Desember 2017 11:26:28 WIB

KPK akan Perberat Tuntut Novanto
Photo :

Jakarta - KPK tengah mencermati perilaku Setya Novanto yang terindikasi kuat berbohong saat sidang perdana korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/12). Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu menjadi faktor yang memberatkan dalam tuntutan. Namun, menurut dia, hakim juga pada saat yang sama mencatat dan mempertimbangkan hal tersebut.

“Apa yang dilakukan (Novanto) tentu akan kita catat dan kita cermati, apakah itu akan masuk di proses tuntutan sebagai alasan yang memberatkan atau pertimbangan-pertimbangan yang lain,” jelas Febri, kemarin (Kamis, 14/12).

Dalam sidang perdana, Novanto seolah menunjukkan kondisinya sedang sakit dan tidak dapat mengikuti proses persidangan. Namun, kondisi itu dibantah tiga dokter spesialis dari IDI yang menyatakan bahwa Novanto dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti persidangan.

Bahkan, berdasarkan pengakuan jaksa KPK, Novanto dapat berkomunikasi dengan ketiga dokter tersebut saat diperiksa dan sempat makan siang di sela pemeriksaan.

“Apa yang terjadi sejak pertengahan November dan persidangan KTP-E diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang menjadi tersangka, terdakwa, ataupun saksi agar tidak menggunakan alasan sakit yang dapat menghindari atau menunda proses hukum,” ujar Febri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, jika Novanto tidak kooperatif saat menjalani persidangan, KPK bakal mengajukan tuntutan maksimal. “Semua tersangka punya potensi dihukum maksimal kalau tidak kooperatif atau berbelit-belit,” kata Saut.

Pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran Yesmil Anwar menilai hakim Pengadilan Tipikor Jakarta berkesempatan luas memperberat hukuman Novanto. Alasannya, Novanto terbukti tidak ­mengindahkan objektivitas perlakuan peradilan.

Objektivitas perlakuan peradilan itu berupa pemeriksaan ulang terkait dengan kondisi kesehatan Novanto dan pemeriksaan lainnya.

“Jadi, memperberat dalam arti tentu tidak lepas dari hal-hal lain yang dilakukan dia. Apalagi ini, kan baru hal tertentu saja, seperti mengenai kesehatan. Kita tunggu saja perkembangan situasi persidangan,” ujarnya.

 

Praperadilan kandas

Hakim tunggal Kusno akhir-nya memutuskan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto dinyatakan gugur setelah pengadilan tipikor telah memulai sidang pokok perkara korupsi KTP-E itu pada Rabu (13/12).

“Menimbang ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, mengatur suatu perkara sudah mulai diperiksa di PN, sedangkan prapradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur,” ujar Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

“Putusan itu diperjelas dalam putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 bahwa mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan perkara, praperadilan dinyatakan gugur pada saat setelah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan,” imbuh Kusno.

Kuasa hukum Novanto, Nana Suryana, menyatakan pihaknya menghormati keputusan hakim. Tim pengacara selanjutnya akan fokus ke pokok perkara dan saat ini sedang menyusun eksepsi dari dakwaan.