LATEST NEWS

Hukum & Kriminal

Nurdin Minta MPR RI Percepat UU Kepulauan

Selasa, 12 Desember 2017 14:29:22 WIB

Nurdin Minta MPR RI Percepat UU Kepulauan
Photo :

TjPinang - Gubernur Kepri H Nurdin Basirun meminta kepada Wakil MPR RI untuk dapat mendorong percepatan disahkannya Undang-undang Daerah Kepulauan. Pasalnya, dengan adanya Undang-undang daerah Kepulauan tersebut dapat menjadi penyelesaian dan solusi dari setiap persoalan yang terjadi di kawasan kepulauan yang ada di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Nurdin saat pertemuan bersama delegasi pimpinan MPR RI dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepri dalam rangka kunjungan kerja (kunker) MPR RI ke Daerah Perbatasan yang ada di Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Dompak, Senin (11/12).

"Provinsi Kepri merupakan daerah maritim yang terdiri dari 2408 pulau-pulau yang langsung berbatasan dengan beberapa negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura," ungkap Nurdin.

Untuk itu, lanjut Nurdin sebagai daerah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, menjadikan Provinsi Kepri sebagai beranda terdepan Indonesia di mata negara lain. "Untuk itu, dengan kondisi tersebut mengharuskan Provinsi Kepri untuk memiliki kawasan perbatasan yang mampu menarik mata negara lain salah satunya infrastruktur," ungkap Nurdin.

Nurdin juga menjelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi persoalan dasar dari daerah kepulauan khususnya perbatasan. "Minimnya pembangunan infrastruktur yang mendukung, SDM yang berkualitas, persoalan keamanan serta persoalan cuaca yang mempengaruhi sulitnya akses transportasi," ungkapnya.

Sehingga berbagai kendala tersebut, membuat daerah kepulauan di Kepri yang berada di perbatasan memiliki kesejahteraan masyarakat yang rendah.

Untuk itu, Nurdin mengharapkan dengan disahkannya undang-undang kawasan kepulauan tersebut dapat segera disahkan sehingga tercipta kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan yang mempermudah peluang ekonomi di perbatasan. 

"Salah satunya pembangunan infrastruktur perbatasan, yang mampu meningkatkan investasi di daerah perbatasan yang mampu mensejahterakan masyarakat kepulauan," ungkap Nurdin kembali.

Sementara itu, wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan mengatakan telah pun mencatat beberapa permintaan yang disampaikan Gubernur Kepri tersebut.

"Namun, itulah yang menjadi permasalahan dan tantangan masyarakat daerah perbatasan. tak hanya di Kepri namun diseluruh wilayah perbatasan lainnya. Dan akan kami tindak lanjuti untuk bahas lebih lanjut lagi," ungkap Ee Mangindaan dalam sambutannya.

Mangindaan melanjutkan, melalui kunjungan kerjanya ke Kepri ini merupakan dalam rangka meningkatkan pengembangan daerah perbatasan dan meningkatkan kedaulatan negara. "Wilayah perbatasan yang dijadikan beranda kedaulatan Indonesia harus indah dan berketahanan.Untuk itu perlu adanya pengelolaan kawasan daerah perbatasan tersebut," ungkap Mangindaan.

Disampaikannya, hal utama yang dihadapi oleh semua daerah perbatasan adalah keamanan, tunggakan hidup kesejahteraan, kurangnya infrastruktur dasar, cuaca sangat mempengaruhi kesejahteraan dmasyarakat.

"Untuk itu, perlu adanya sinergi semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi serta FKPD yang ada di Provinsi untuk mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan tersebut," tegas Mangindaan 

Apalagi, lanjut Mangindaan hal itu diperkuat dengan adanya korelasi antara keamanan dengan kesejahteraan masyarakat. "Keamanan tercipta jika kesejahteraan masyarakat terjaga, dan Kesejahteraan tercipta jika keamanan terjaga," ungkapnya.

Untuk itu , lanjut Mangindaan melalui pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas setiap jajaran di Provinsi Kepri baik itu pemerintah, FKPD serta OPD dalam membangun daerah perbatasan sebagai beranda terdepan yang maju dan sejahtera