LATEST NEWS

Hukum & Kriminal

Jumat, 21 Januari 2018 11:26:28 WIB

KPK akan Perberat Tuntut Novanto
KPK akan Perberat Tuntut Novanto

Jakarta - KPK tengah mencermati perilaku Setya Novanto yang terindikasi kuat berbohong saat sidang perdana korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/12). Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu menjadi faktor ...Selanjutnya

Jumat, 21 Januari 2018 11:26:28 WIB

209 Anggota DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan
209 Anggota DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan

Jakarta - Sebanyak 209 anggota DPR RI periode 2014-2019 belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan, hingga saat ini baru sekitar 62,75 persen atau ...Selanjutnya

Senin, 21 Januari 2018 19:02:32 WIB

Polisi Kesulitan Awasi Pelabuhan Tikus, Minta Bantuan Masyarakat
Polisi Kesulitan Awasi Pelabuhan Tikus, Minta Bantuan Masyarakat

Batam - Kepolisian Batam mengaku cukup kesulitan dalam mengawasi pelabuhan tikus di Kota Batam. Sebab Batam memiliki banyak pelabuhan yang harus diawasi, baik pelabuhan resmi maupun pelabuhan yang tidak memiliki izin.


“Dari pendataan yang kita lakukan. ...Selanjutnya

Sabtu, 21 Januari 2018 09:29:53 WIB

Ini Respons KPK Sikapi Permintaan Luhut soal Mafia Lahan di Batam
Ini Respons KPK Sikapi Permintaan Luhut soal Mafia Lahan di Batam

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya memenuhi permintaan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan untuk menelisik kejanggalan kepemilikan lahan di Batam. Itu menyusul pernyataan Luhut yang mengungkap adanya mafia penguasa lahan ...Selanjutnya

Selasa, 21 Januari 2018 13:31:11 WIB

Peradi Tolak Revisi UU KPK
Peradi Tolak Revisi UU KPK

Jakarta - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menolak rencana DPR RI yang akan merevisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK hanya akan melemahkan lembaga anti korupsi yang menerima mandat guna memperbaiki kondisi negara ...Selanjutnya