LATEST NEWS

Hukum & Kriminal

Rabu, 15 November 2017 15:17:57 WIB

Jika Penyidikan KPK Diintervensi Hak Angket DPR Sangat Bahaya
Jika Penyidikan KPK Diintervensi Hak Angket DPR Sangat Bahaya

Jakarta - Komisi III DPR menggulirkan hak angket untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pemeriksaan politisi Hanura, Miryam S Haryani. Hak angket tersebut digulirkan lantaran KPK bersikukuh menolak membuka rekaman pemeriksaan Miryam dalam ...Selanjutnya

Kamis, 15 November 2017 22:28:15 WIB

Tulis KPK Jadi Komisi Perlindungan Korupsi, Medagri Pecat Pagawainya
Tulis KPK Jadi Komisi Perlindungan Korupsi, Medagri Pecat Pagawainya

Jakarta – AF, honorer di Kementerian Dalam Negeri dipecat gara-gara surat yang dikirim ke KPK salah menulis kepanjangannya di kolom alamat. Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi malah ditulis Komisi Perlindungan Korupsi.


Kejadian ini membuat Mendagri Tjahjo Kumolo ...Selanjutnya

Rabu, 15 November 2017 21:13:20 WIB

KPK: Royani Menyerahlah!
KPK: Royani Menyerahlah!

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta ajudan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Royani untuk menyerahkan diri. Hal ini supaya Royani bisa membantu KPK mengungkap perkara suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


"Sebenarnya kami upayakan hadirkan Royani ...Selanjutnya

Rabu, 15 November 2017 13:26:08 WIB

Kebijakan Pemangkasan Satu Juta PNS Dipertanyakan
Kebijakan Pemangkasan Satu Juta PNS Dipertanyakan

Jakarta - Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mempertanyakan kebijakan pemerintah tentang pemangkasan satu juta PNS. Menurutnya, alasan efisiensi anggaran dengan adanya kebijakan tersebut, tidak bisa diterima.


"Saya menghormati kebijakan pemerintah terkait pemangkasan PNS walaupun ...Selanjutnya

Selasa, 15 November 2017 10:06:54 WIB

UU Pilkada Jangan Tambal Sulam
UU Pilkada Jangan Tambal Sulam

Jakarta - PRESIDEN Joko Widodo berharap beberapa isu krusial dalam Per­ubahan Kedua UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bisa disepakati dalam waktu dekat. Yang tak kalah penting, revisi UU Pilkada itu tidak terjebak dalam ...Selanjutnya