LATEST NEWS

Bisnis

Kesepakatan RI-Freeport Utamakan Kepentingan Nasional

Rabu, 30 Agustus 2017 15:45:02 WIB

Kesepakatan RI-Freeport Utamakan Kepentingan Nasional
Photo :

Jakarta - Perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (FI) akhirnya mencapai titik temu.Proses perundingan yang sempat diwarnai ancaman arbitrase tersebut selesai lebih awal dari tenggat yang ditentukan, yaitu 10 Oktober 2017.

Ketua tim perundingan pemerintah, yakni Menteri ESDM Ignasius Jonan, menegaskan hasil perundingan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menitikberatkan aspek kepentingan nasional, masyarakat Papua, kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan iklim investasi yang kondusif. (lihat grafik).

"Sesuai arahan Pak Jokowi kerja sama pemerintah dan Freeport diselesaikan secara baik. Perundingan memakan waktu sejak awal tahun dan mulai intensif tiga bulan lalu," kata Jonan dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson di Jakarta, kemarin.

Jonan menambahkan, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah Indonesia dan PT FI berupa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bukan lagi kontrak karya (KK). Seperti diketahui, perubahan status dari KK menjadi IUPK merupakan bagian pembenahan kebijakan penghiliran mineral sebagaimana tertuang dalam PP No 1/2017.

Selanjutnya, turut disepakati divestasi saham sebesar 51% untuk kepemilikan nasional. "Jadi, urutan penawarannya itu kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, atau masuk bursa."

Adkerson menyatakan untuk mencapai tujuan investasi pihaknya harus bersedia bekerja sama, membangun smelter, dan mendivestasi saham korporasi.

"Kami sepakat meningkatkan kepemilikan saham Indonesia dari 9,36% menjadi 51%. Soal pajak dan royalti masih harus disepakati," ujar Adkerson.

Menteri Keuangan mengakui potensi penerimaan negara melalui skema IUPK akan lebih baik jika dibandingkan dengan perhitungan rezim KK. "Kami berunding, tidak mudah, karena semua pihak memberikan argumen berdasarkan histori. Terpenting apa proyeksi sampai 2031 dan 2041, berapa jumlah investasi, dan revenue stream yang diperoleh," jelas Sri.