LATEST NEWS

Batam

Akhiri FTZ, Batam Jadi KEK

Selasa, 15 Maret 2016 21:33:54 WIB

Akhiri FTZ, Batam Jadi KEK
Photo : Sosialisasi KEK

Batam - Pemerintah secara resmi mengumumkan status kawasan Batam dari kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dan pelabuhan bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan perubahan ini diharapkan lebih banyak investasi yang masuk ke Indonesia melalui Batam. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, negara-negara lain yang dulu mengadopsi pengembangan kawasan Batam, kini dalam realitasnya sudah berkembang jauh meninggalkan Indonesia. Misalnya Iskandar Regional Development Authority (IRDA) di Malaysia.

"Kita ingin penyelesaian yang tuntas soal Batam. Banyak negara belajar dari Batam, mereka berhasil tapi Batam malah ketinggalan. Saat ini konsep FTZ sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara lain," kata Darmin Nasution di sela-sela Sosialisasi Transformasi Perubahan Kebijakan Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam Menjadi KEK di Harbour Bay Hotel, Batam, Senin (14/3).

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam pada tanggal 29 Feberuari 2016.

Dalam Keppres tersebut, antara lain disebutkan bahwa Pembentukan penetapan Dewan Kawasan PBPB Batam diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (merangkap anggota) dengan anggota: Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Lahirnya Keppres ini juga sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 mengenai pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam.

Darmin Nasution mengatakan seiring dengan globalisasi dan perkembangan kerjasama antar-negara di kawasan, kecenderungan regional sekarang sudah berbeda. Misal, pengembangan kawasan ekonomi khusus atau Special Economics Zone (SES) atau pengembangan Export Processing Zone atau Bonded Logistic Center (Pusat Logistik Berikat).

"Parahnya sudah diputuskan di sidang kabinet, Batam akan mengarah ke kawasan yang merupakan kawasan tempat investasi, dan ada kawasan permukiman," lanjut dia.

Masalahnya, di kawasan permukiman juga ada investasi. Sehingga desainnya, di daerah permukiman, pemerintah tidak akan mengubah fasilitas yang sudah ada. "Tapi kami ingin menciptakan kawasan lain di Batam yang bukan permukiman menjadi KEK," kata Darmin.

Hadir dalam sosialiasi tersebut sejumlah anggota Dewan Kawasan PBPB Batam diantaranya Menteri Keuangan diwakili Wamen Mardiasmo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri, Jendral Badrodin Haiti.

Transisi 6 Bulan

Perubahan FTZ menjadi KEK Batam nantinya akan melalui tahap transisi. Tahap transisi ini, di antaranya akan mengganti pengurus Badan Pengelola Batam yang lama. Setelah itu, pengurus yang baru akan melakukan identifikasi aset, pengelolaan kerjasama dengan investor, perbaikan pembagian tugas dan wewenang dengan Pemkot Batam, serta melakukan persiapan untuk strategi pengembangan kawasan ke depan.

"Semua proses transisi ini diharapkan selesai dalam waktu 3 hingga 6 bulan," ujar Darmin.

Menurut Darmin, transformasi atas Batam perlu dilakukan karena sesungguhnya, permasalahan di Batam telah terakumulasi cukup lama dan berkepanjangan.

Selama ini pemerintah menilai daya saing Batam menurun. Menurut Darmin, secara eksternal, telah terjadi penurunan daya saing di kawasan regional. Padahal konsep kawasan perdagangan bebas atau FTZ telah ditinggalkan oleh negara-negara di kawasan regional Asia Timur dan Asia Tenggara.

Adapun secara internal, penurunan daya saing disebabkan beberapa hal, mulai dari dualisme pengelolaan wilayah antara pemerintah kota dan Badan Pengelola (BP) Batam, dualisme tanggung jawab vertikal BP Batam ke Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan, ledakan penduduk hingga ke maraknya penyelundupan.

"Dualisme pengelolaan wilayah ini menyebabkan Batam tidak kompetitif karena perizinan menjadi lamban, tumpang tindih pengelolaan tanah, kepastian hukum bagi investor hingga penyediaan infrastruktur yang belum memenuhi standar internasional," ujar Darmin.

Sosialisasi pengembangan kawasan pulau Batam yang dilakukan kemarin melingkupi tiga tahap. Tahap pertama, dari pagi hingga siang hari, pemerintah melakukan sosialisasi terhadap unsur pemerintah daerah. Tahap kedua, dari siang hingga sore hari, sosialisasi dengan unsur dunia usaha dan pengelola kawasan. Dan tahap ketiga, pada malam hari, dilakukan sosialisasi terhadap investor.

Tim Teknis

Darmin mengatakan Dewan Kawasan PBPB Batam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2016, dalam sepekan hingga paling lama 10 hari ke depan akan menyelesaikan susunan Tim Teknis.

Tim Teknis ini akan membantu Dewan Kawasan PBPB Batam dalam proses transisi. Kemudian ada badan operasional, namanya badan pengusahaan atau yang tadinya disebut otoritas.

"Badan ini yang saya konsultasikan dengan Presiden. Besok saya akan bahas lebih khusus. Tapi beliau (Presiden) minta badan ini profesional," sambung mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Selain pembentukan Tim Teknis, Darmin juga mengatakan akan dilakukan audit terhadap seluruh aset, kebijakan, kinerja, dan kawasan Batam dalam sepekan ke depan atau paling lama 10 hari ke depan.

Dengan desain seperti itu Darmin percaya Indonesia bisa berdiri tegak bersaing dengan kawasan lain. Pemerintah punya kepercayaan melahirkan sesuatu yang bukan hanya kinerjanya bagus tapi juga membanggakan.

"Kami sudah terlalu banyak dilewati negara-negara lain. Kami tidak mau menjadi pecundang. Kami mau menjadi pemenang," tukas Darmin.