LATEST NEWS

Batam

Selasa, 23 Januari 2018 14:12:13 WIB

Dewan Minta Perusahaan Hentikan Pemugaran
Dewan Minta Perusahaan Hentikan Pemugaran

Batam - Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam, Harmidi Umar Husen meminta management PT Usaha Jaya Karya Makmur (UJKM) menghentikan aktivitas pemugaran di sekitar Pasar Induk, Jodoh. Sebelum pihak perusahaan bisa menunjukkan legalitas di atas lahan ...Selanjutnya

Kamis, 23 Januari 2018 09:44:22 WIB

Nasib Batam di Tangan Presiden Jokowi
Nasib Batam di Tangan Presiden Jokowi

Batam – Wacana pembentukan Provinsi Khusus Batam terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah analisa dan kajian juga menyatakan ada banyak keuntungan jika Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) menjadi provinsi khusus ekonomi. Namun akhir cerita dari ...Selanjutnya

Kamis, 23 Januari 2018 09:45:52 WIB

Masalah Gepeng, DPRD Batam Mendukung Langkah Revisi Perda No 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial
Masalah Gepeng, DPRD Batam Mendukung Langkah Revisi Perda No 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial

Batam – Memasuki bulan Ramadan berbagai masalah sosial bermunculan di Batam setiap tahunnya. Salah satunya keberadaan pengemis musiman yang mewarnai sejumlah persimpangan jalan hingga pusat keramaian masyarakat. Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Aman meminta Pemko ...Selanjutnya

Kamis, 23 Januari 2018 09:47:58 WIB

Komisi III DPRD Batam Minta Pembangunan Jalan di Kota Batam Harus Merata
Komisi III DPRD Batam Minta Pembangunan Jalan di Kota Batam Harus Merata

Batam – Anggota Komisi III DPRD Batam Rohaizat mengatakan, peningkatan dan pembangunan akses jalan di Batam harus memberi dampak positif dan harus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota dan Wakil Wali Kota ...Selanjutnya

Selasa, 23 Januari 2018 15:11:48 WIB

Usulan Provinsi Khusus Batam oleh BJ Habibie Sudah Dikaji Kemenkumham
Usulan Provinsi Khusus Batam oleh BJ Habibie Sudah Dikaji Kemenkumham

Batam – Sebelum Presiden ketiga RI BJ Habibie membuka ke publik soal rencana menjadikan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) menjadi Provinsi Khusus Ekonomi, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) ternyata sudah melakukan kajian mendalam.


“Benar, ...Selanjutnya